Perbaiki Rupiah, Pemerintah Harus Tegas Bukan Beri Amnesti Pajak

Pemerintah harus mengambil langkah tegas memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus merosot.

Ekonom Senior, Anwar Nasution mengatakan untuk mengatasi penguatan dollar AS pemerintahan Joko Widodo harus mengambil kebijakan yang bersifat memaksa.

Pertama, dalam jangka pendek pemerintah harus segera membuat aturan. Baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mampu memaksa eksportir untuk menyimpan uang yang mereka peroleh di dalam negeri.

"Paksakan supaya (uang) hasil ekspor itu disimpan di dalam negeri, kalau perlu simpan di dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia), kasih bunga. Jangan ada hasil ekspor langsung taruh Singapura atau Hongkong," tegasnya dalam diskusi bertajuk "Bisakah Bersatu Menghadapi Krisis Rupiah" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9).

Kedua, pemerintah harus mengembangkan produk dalam negeri agar bisa di ekspor ke luar negeri. Bukan malah memperbanyak produk-produk hasil impor. Justru, pajak bagi barang impor harus dinaikkan.

"Harus kau punya cadangan devisa. Harus punya surplus anggaran, itu yang tidak ada," sesalnya.

Kemudian ketiga, menteri keuangan harus mengambil langkah tegas dengan mengaudit semua wajib pajak. Utamanya yang kelas kakap.

"Suruh Sri Mulyani audit pajak, siapa yang nggak bayar pajak masuk penjara. Apa pernah? Pemerintah harus tegas. Lihat Singapura, masuk penjara kau. Ini negara apa ini, kau malah kasih amnesti pajak," pungkasnya.[lov]