Pemanfaatan energi terbarukan dengan sumber daya alam Indonesia bisa memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kalau kita bicara energi maka kita harus mandiri. Mampu memproduksi sendiri untuk meningkatkan daya saing," ujar Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ilmu Teknologi Militer dan Siber Mayjen A Hafil Fuddin kepada wartawan, Kamis (6/9).
Dia menyatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah juga memiliki kebijakan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan naik 23 persen pada tahun 2025 nanti.
Beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Termasuk yang kini dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 Megawatt. PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem di sekitarnya
Hafil mengakui jika pengembangan energi terbarukan di Indonesia kerap menghadapi kampanye negatif, khususnya dari LSM asing. Namun, menurutnya, intervensi asing jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.
"Tidak boleh ada intervensi asing. Kita memang mesti memperhatikan dampak lingkungan dari pengembangan energi terbarukan namun dampak lingkungan itu pasti sudah dikaji dan ada solusinya," jelasnya.
Hafil juga mengingatkan pentingnya dukungan semua komponen bangsa untuk mendukung kemandirian energi. Di sisi lain, pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam implementasi kebijakan.
Diketahui, dalam konferensi perubahan iklim di Paris tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional. Komitmen dituangkan dalam dokumen kontribusi nasional yang diniatkan atau Nationally Determined Contributions (NDC) yang menjadi bagian dari traktat pengendalian perubahan iklim global Persetujuan Paris. Dari target sebanyak 29 persen tersebut, sektor energi berkontribusi sebesar 11 persen.
[wah]
