Kewajiban yang dibebankan kepada importir untuk menanam bawang putih tidak realistis mendukung tercapainya swasembada komoditas itu.
Kewajiban yang tertuang dalam Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) 38/2017 itu membebani importir yang memang tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut.
Pengamat pangan Hizkia Respatiadi mengatakan, tugas pokok importir dan petani sudah jelas berbeda. Dengan mewajibkan hal tersebut maka hasilnya tidak akan baik. Selain itu, Indonesia kini dihadapkan pada banyaknya permasalahan terkait swasembada bawang putih, misalnya saja keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, kontur tanah dan iklim.
"Secara on farm maupun off farm Indonesia tidak mampu untuk mengejar swasembada bawang putih. Pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang tepat dan rasional untuk program swasembada bawang putih. Tindakan intervensi seperti justru akan membuat harga semakin tinggi dan merugikan konsumen," jelasnya kepada wartawan, Kamis (6/9).
Selain itu, pemerintah juga sebaiknya tidak memberlakukan sistem kuota karena akan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat. Restriksi atau pembatasan berlebihan pada mekanisme impor menyebabkan harga bawang putih menjadi tinggi.
Hizkia menambahkan, seharusnya impor sebagai instrumen untuk menstabilkan harga bawang putih yang tinggi di dalam negeri harus bisa berdampak pada harga.
"Peraturan terkait impor bawang putih sebaiknya dievaluasi pemberlakuannya. Selain itu, kewajiban tanam bawang putih yang dibebankan kepada importir semakin menambah cost of production yang pada akhirnya dibebankan lagi kepada konsumen," imbuh Hizkia yang juga kepala penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
[wah]
