Berita

Sri Mulyani/Net

Bisnis

Pemerintah All Out Gunakan Seluruh Instrumen Untuk Tekan Defisit Neraca Pembayaran

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 | 22:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Defisit neraca transaksi berjalan yang dialami Indonesia di kuartal II tahun 2018 ini mencapai 13,7 miliar dolar AS. Hal itu membuat kondisi perekonomian nasional bergejolak, ditambah dengan memburuknya faktor global.

Atas hal tersebut, tim ekonomi pemerintah yang dikomandoi Menko Prekonomian Darmin Nasution terus berupaya menahan laju defisit itu dengan berbagai cara.

"Neraca pembayaran kita dianggap rawan. Karena itulah kita ingin agar kembali balance," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/9).


Menurut dia, tindakan-tindakan untuk memperkuat devisa banyak ragamnya. Mulai dari menggenjot pariwisata, memperkuat industri dalam negeri hingga memberlakukan PPH 22 untuk barang impor.

Selain itu, dengan menekan laju impor, SMI biasa disapa, menegaskan perlunya memproduksi barang substitusi khususnya di sektor migas.

"Tadi Pak Menko sudah melaunch B20, sehingga devisa yang keluar untuk impor migas bisa kita konversi menggunakan CPO," terangnya.

Upaya lain untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah juga menggunakan PPh Pasal 22 guna mengatur laju impor.

"Pemerintah all out gunakan seluruh instrumen, baik fiskal, perdaganagan, pariwisatan maupun kemampuan industri dalam negeri," tandasnya. [fiq]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya