Tjahjo Kumolo: Harus Tegak Lurus, Camat Dan Kepala Desa Sampaikan Keberhasilan Program Pak Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mena­han 22 anggota DPRD Kota Malang, usai ditetapkan sebagai tersangka suap terkait persetu­juan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Dengan begitu, dari 45 anggota DPRD Kota Malang, sebanyak 41 orang telah ditetapkan seba­gai tersangka.

Lembaga antirasuah itu sebe­lumnya telah terlebih dahulu menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Lantas bagaimana pengelo­laan Kota Malang pasca penetapan mereka? Apakah Pemda Malang bisa berjalan tanpa adanya DPRD? Berikut penu­turan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

DPRD Malang ini kan ber­masalah. Lalu bagaimana na­sib pengelolaan daerahnya?
Begini, sekarang kan sudah ada wakil walikota yang melaksana­kan tugas sehari-hari. Eksekutif itu clear. Permasalahannya kan DPRD-nya yang tidak kuorum. Dulu waktu tidak kuorum, tidak ada pimpinan kami sudah mem­fasilitasi. Jadi tidak ada masalah dan bisa jalan. Nah, karena seka­rang hanya empat, maka kami mengeluarkan diskresi atas dasar undang-undang.

Begini, sekarang kan sudah ada wakil walikota yang melaksana­kan tugas sehari-hari. Eksekutif itu clear. Permasalahannya kan DPRD-nya yang tidak kuorum. Dulu waktu tidak kuorum, tidak ada pimpinan kami sudah mem­fasilitasi. Jadi tidak ada masalah dan bisa jalan. Nah, karena seka­rang hanya empat, maka kami mengeluarkan diskresi atas dasar undang-undang.

Seperti apa diskresinya?
Jadi kami berikan kewenangangubernur untuk terlibat. Dia bisa melakukan peraturan bupati/walikota tanpa harus persetu­juan dari DPRD. Atau diskresi lainnya adalah kalau memung­kinkan, karena masih sampai September 2019.

Berarti belum fixed bentuk diskresinya?
Sudah, kami menyiapkan tiga opsi itu. Menyerahkan terhadap gubernur untuk terlibat dalam kebijakan dan pengambilan keputusan tingkat dua. Kedua, izin mendagri. Ketiga bisa dilakukan peraturan walikota, atau pera­turan gubernur, atau peraturan bupati setelah mendapat persetu­juan dari mendagri.

Apakah bisa di PAW (per­gantian antarwaktu)?
Lah PAW itu kan masih me­lihat, karena dia belum punya kekuatan hukum tetap. Walaupun mungkin partainya ada yang langsung memecat, lalu ada yang mundur. Tapi ini kan prosesnya lama, dan kami tidak ingin pemerintahan terganggu.

Gubernur memang boleh melakukan itu?
Untuk keputusan DPRD dan pemerintah daerah itu cukup keputusan walikota, cukup kepu­tusan dari bupati, cukup pera­turan gubernur. Karena gubernur itu perwakilan pemerintah di daerah. Dia harus memfasili­tasi permasalahan pengambilan keputusan.

Kapan pelantikan gubernur terpilih dimulai?
Kalau menurut rencana itu besok. Memang delapan daerah ini sudah tidak ada guga­tan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun antara KPU tahapannya dibatasi sampai 16 September, tapi kemudian setelah dicek tidak ada gugatan di MK, maka bisa dipercepat.

Calon yang terkena kasus pidana bagaimana?
Kalau saya pribadi, misal­nya hanya kepala daerahnya yang kena, maka wakilnya dulu yang dilantik. Itu inginnya saya. Yang sedang ditahan dan masih diproses ya nunggu.

Ya itu sebetulnya masih de­batable ya. Kalau saya ambil keputusan tidak dilantik, saya bisa di-PTUN-kan lho. Karena belum berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau dilantik pasti opini akan negatif.

Kan sudah diputus?
Tapi kan masih ada satu cagub yang belum punya kekuatan hu­kum tetap. Tapi cagub ini pelan­tikannya tahun depan kok. Jadi yang sekarang MK-nya clear, tidak ada lagi gugatan, maka kami laksanakan. Kemudian ta­hap kedua itu 17-27, karena un­dang-undang menyatakan masa jabatan tidak boleh dikurangi satu hari pun. Gelombang kedua itu NTB, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Yang sekarang ada delapan daerah itu saja.

Kemarin Bawaslu menyata­kan ada pejabat publik yang menyampaikan pesan politik soal Jokowi. Apa tanggapan Anda terkait hal ini?
Pesan politik yang bagaima­na? Saya sebagai Mendagri bisa memerintahkan kepada camat. Camat, kamu itu bagian dari pada pemerintah. Tugas kamu memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi kamu juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat soal keberhasilan pemerintahan selama empat tahun ini. Apakah yang begitu kampanye? Kan tidak. Siapapun mulai dari kepala desa hingga presiden itu tegak lurus. Soal nanti hasil pemilu itu nanti. Tapi orang dalam struktur pemer­intahan harus menyampaikan keberhasilannya.

Itu arahan dari Anda?
Arahan saya. Saya sebagai Mendagri meminta mereka untuk menyampaikan masalah-masalah yang Pak Jokowi berha­sil, kamu sebagai camat, sebagai kepala desa ya sampaikan apa adanya. Itu saja.

Kalau yang belum berhasil harus disampaikan juga?
Ya sampaikan saja. Kalau me­mang ditanya, misalnya e-KTP ini belum beres. Ya sampaikan saja, ada kendala seperti ini. Reporter kan juga apa perintah redpel itu tegak lurus. ***