Berita

Foto: Net

Bisnis

Rupiah Terus Merosot, Ekonom Peringatkan BUMN Jangan Diprivatisasi

JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pasar modal dan uang sangat rentan dipermainkan oleh para pemilik modal di bursa efek yang mengakibatkan fluktuatif nilai tukar rupiah terhadap dolar AS luar biasa.

Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, pengamat ekonomi konstitusi, Defiyan Cori mengatakan, jangan ada lagi privatisasi BUMN ke pasar bursa.

"Pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat harus menjaga serta mengawasi BUMN dengan ketat supaya tak ada lagi yang diajukan Initial Public Offering (IPO)-nya oleh pemerintah atau privatisasi ke pasar bursa," ujar Defiyan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/8).


Sambung dia, aksi ambil untung apabila diikuti oleh ketidakpercayaan pada otoritas keuangan dan moneter dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi terjadi, maka depresiasi rupiah atas dolar AS tinggal menunggu waktu saja.

"Rupiah terus merosot dua atau tiga bulan ke depan, apalagi ditambah dengan beratnya cicilan utang yang jatuh tempo tahun 2018 dan 2019 yang sekitar Rp 400-500 triliun," jelasnya.

Beberapa ekonom seperti Faisal Basri, Ichsanudin Norsy, Hendri Saparini dan lainnya telah mengingatkan pemerintah berulang kali akan hal tersebut.

Tak ketinggalan ekonom senior Rizal Ramli yang paling keras mengingatkan pemerintah terkait merosotnya nilai tukar rupiah dan menipisnya cadangan APBN kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Defiyan, BUMN seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bukan diprivatisasi.

"Sebagai ekonom, kami telah mengingatkan potensi ini pada masa awal pemerintahan Jokowi," pungkas Defiyan. [wid]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya