Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Rupiah Gawat, Pemerintah Dan Swasta Tak Bisa Bayar Utang

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 | 21:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pelemahan kurs rupiah yang tembus di angka Rp 14.735 per dolar AS mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin menemui titik nadir.

"Utang luar negeri sektor swasta yang juga besar akan terdampak dari pelemahan kurs," kata pengamat ekonomi Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/8).

Bahkan, beban utang jatuh tempo yang bisa tembus Rp 400 triliun di tahun 2018 ini akan membuat APBN makin defisit. Belum lagi utang di BUMN dan sektor swasta.


"Pemerintah, BUMN dan swasta secara serempak tidak bisa bayar utang. Ini tentu gawat," ungkapnya.

Pria asal NTB ini mengatakan, kondisi krisis saat ini berbeda jika dibandingkan dengan krisis tahun 1998.

"Krisis 98 swasta tidak bisa bayar utang, tapi keuangan pemerintah sehat, pemerintah disuruh IMF menanggung utang swasta. Sekarang tidak bisa lagi, sama-sama berat," imbuhnya.

Namun, apabila pemerintah memaksakan menambah beban utang guna menutupi utang BUMN dan swasta maka kondisinya justru bertambah buruk.

Menurut Daeng, kondisi perekonomian nasional sangat sulit dan hampir tidak ada jalan keluarnya. Dia pun kebingungan ketika ditanya solusinya.

"Bisa saja, pemerintah masih yakin dengan banyak uang. Tapi faktanya neraca eksternal defisit, APBN parah. Ini krisis tapi solusi enggak ada yang baru sekarang ini," pungkasnya. [lov]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya