Berita

Sukma Violetta/RMOLSumut

Hukum

KY: Hakim PN Medan Tidak Baik Dari Sisi Integritas

RABU, 29 AGUSTUS 2018 | 15:26 WIB | LAPORAN:

Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan dinilai tidak terlalu baik dari sisi integritas.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta saat berkunjung ke PN Medan pasca OTT empat orang hakim dan dua panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Medan.

"Peristiwa ini bukan sesuatu yang instan dan mengenai rekam jejak hakim di PN Medan, memang ada catatan tersendiri bagi kami di KY bahwa integritasnya tidak terlalu baik," katanya seperti diberitakan RMOLSumut, Rabu (29/8).


Sukma mengatakan, kedatangan pihaknya ke PN Medan untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi (PT) Medan selaku pengawas hakim internal di Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, menurut Sukma, KY menyampaikan catatan mereka terkait integritas hakim di PN Medan untuk kemudian ditindaklanjuti hingga ke MA.

Diharapkan, tindaklanjut dari catatan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya penguatan bagi para hakim dalam menjunjung integritas saat menyelesaikan perkara.

"Kami tadi membicarakan kerja sama dalam peningkatan integritas hakim. Dalam beberapa waktu terakhir memang sudah ada kerja sama KY, KPK dan MA khususnya dalam peningkatan integritas terutama mencegah OTT. Kami tekankan pada para hakim bahwa salah atau benar perkara ada di tangan mereka. Artinya suap itu sangat bertentangan dengan kode etik hakim," ujarnya.

Terkait kasus yang menimpa 4 orang hakim dan 2 panitera tersebut, Sukma mengaku hanya akan bertindak dari sisi pengawasan etik. Sedangkan penyelesaian kasus dalam bentuk penegakan hukum terhadap mereka sepenuhnya diserahkan kepada prosedur hukum yang ada.

"Penegakan kode etik dan penegakan hukum bisa dilakukan sejalan. Kami dari KY hanya melihat dari aspek kode etiknya saja jadi jangan salah paham," pungkasnya. [lov]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya