Seiring membaiknya kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen, Komisi III dipandang sebagai yang memiliki kinerja terbaik.
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni melihat, penilaian publik berdasarkan survei Charta Politika membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara dan persoalan HAM.
"Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/8).
Sahroni menjelaskan, beberapa jenis kejahatan menjadi perhatian serius seperti korupsi dan narkoba. DPR memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi, bahkan juga mencoba memperkuat peran Polri dan kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani kasus itu selain Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK," kata politisi Partai Nasdem tersebut.
Sementara untuk kasus narkoba, Komisi III juga berkali-kali menyerukan sinergitas intansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Polri, Bea Cukai, TNI untuk melakukan pemberantasan.
"Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi, harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat," papar Sahroni.
Hal lain yang menjadi konsen Komisi III adalah keamanan negara. Tahun ini selain memasuki tahun politik, juga ada perhelatan Asian Games dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.
"Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme," tegas Sahroni.
Sebelumnya Charta Politika merilis hasil survei yang diberi tajuk 'DPR Terima Rapor.' Tercata terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR kali ini meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3 persen. Hanya berada di bawah TNI sebesar 73,5 persen, KPK (73,4 persen), presiden (68,6 persen) dan Polri (50,4 persen). Dari survei yang dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar, kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih tinggi dibanding partai politik yang berada di angka 45,8 persen.
Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka 37 persen, disusul Komisi VIII (35,8 persen), dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14 persen.
[wah]
