. Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, media sosial sebagai kekuatan pembangunan personal branding suatu hal yang tidak dipungkiri. Munculnya fenomena tagar atau hashtag menjadi satu di antara simbol-simbol komunikasi politik yang digaungkan masing-masing kubu.
Pengamat Komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet mengatakan pertarungan tagar di media sosial dan praktiknya di kehidupan sehari-hari seyogyanya tidak mengumbar kebencian di antara masyarakat dan seolah-olah membelah masyarakat Indonesia menjadi dua bagian.
"Memunculkan tagar merupakan bagian strategi tim kampanye maupun relawan dalam mendukung salah satu capres, namun kewajaran itu dilakukan dengan adab, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyerang personal dan menghargai perbedaan karena itu syarat konsolidasi demokrasi, apalagi di Indonesia memegang teguh adab yang saling menghormati dan menghargai dengan nilai agama, budaya yang akhirnya berujung pada nilai etik dan moral," ucapnya saat dihubungi
RMOLJabar, Senin, (27/8).
Munculnya tagar seperti #2019tetapjokowi ataupun #2019prabowopresiden merupakan personal branding yang dilakukan masing-masing tim kampanye. Namun, Adiyana mengungkapkan hal tersebut harus dilakukan pendukung tidak lagi mengeksplotasi emosi semata, harus dengan kesadaran bahwa niat berkontestasi adalah membangun visi Indonesia beradab, adil dan sejahtera siapapun yang akan dipimpin.
Selain menggaungkan tagar, tim kampanye khususnya kubu oposisi yang gencar sekali memunculkan #2019GantiPresiden harus mampu membentuk logika pemilih, jika pemilih meyakini bahwa seorang kandidat akan memperbaiki taraf hidupnya dan jika kandidat mampu menyamakan karakteristik dengan pemilih, maka pemilih dengan rasionalitasnya, pemilih tersebut akan memilih kandidat tersebut
"Harus diimbangi dengan tawaran-tawaran yang realistis, bahwa bagaimana komunikasi politik memalui tagar tersebut, agar bagaimana merubah keyakinan, nilai pemilih," pungkasnya.
[lov]
