Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso memastikan, saat ini pasokan dan produksi padi dalam kondisi normal dan stabil.
"Saya udah tanya ke daerah-daerah, pasokan (beras) dalam kondisi normal, tidak ada keÂlangkaan. Dari sisi produksi juga baik-baik saja, tidak ada gangguan hama. Harga gabah memang sedikit tinggi, tapi itu wajar, karena para petani ingin menikmati hasil panenya," ungkap Sutarto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sutarto menilai, pemerintah terlalu terburu-buru memutusÂkan menambah impor beras 1 juta ton. Sebab, tahun ini masih ada masa panen raya pada bulan Oktober. Seharusnya pemerintah menunggu dahulu sampai masa panen selesai. Nanti, dari hasil panen bisa diketahui apakah beras impor masih diperluÂkan. Kalau dibutuhkan, mudah menghitungnya berapa kebutuÂhannya.
Jika pemerintah impor tujuannya hanya untuk cadangan, lanjut Sutarto, seharusnya jumÂlahnya jangan dalam jumlah besar.
Dia menuturkan, impor beÂras sedikit banyak menganggu psikologis pasar. Pengusaha penggilingan padi akan enggan membeli gabah petani. Karena harga beras berpotensi jatuh dengan masuknya beras impor. Kondisi itu akan menekan harga gabah petani.
"Kalau harga gabah jatuh, petani tidak bergairah menaÂnam. Pasar beras pun lesu," imbuhnya.
Tolak Alasan Pemerintah
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo juga menentang keputusan pemerintah kembali mengimpor beras.
"Tidak ada alasan kondisi mendesak kita harus mengimpor beras. Keputusan itu tentu sangat aneh. Saya yakin seluruh fraksi di Komisi IV menolak kebijakan impor," kata Edhy.
Edhy mengakui, pada awal tahun Komisi IV mengizinkan pemerintah impor beras. Sebab ketika itu Indonesia memang memerlukan tambahan stok karena pasokan di dalam negeri minim dan harga beras tinggi. Kondisi itu berbeda dengan sekarang dimana pasokan dan harga stabil. Tak hanya itu, kondisi pertanian juga dalam keadaan normal-normal saja.
"Pada awal tahun, pemerintah impor 1 juta ton untuk stok. Sekarang untuk stok lagi? Impor tidak haram jika memang dibuÂtuhkan," cetusnya.
Edhy menuturkan, pihaknya akan menyelidiki kejanggalan dibalik impor beras. Selain itu, pihaknya akan menuntut tanggung-jawab pemerintah jika sampai harga gabah petani jatuh. "Harus ada yang tanggung jawab menyelamatkan gabah petani," tegasnya.
Ketua DPR Bambang SoesaÂtyo mendukung rencana Komisi IV DPR memanggil pihak KeÂmenterian Perdagangan (KeÂmendag) untuk mengorek inÂformasi latar belakang alasan impor beras. "Pemerintah perlu menjelaskan secara lebih detail terkait kebijakan impor beras karena kabarnya stok beras menÂcukupi," kata Bambang.
Bambang mengatakan, penguatan cadangan beras naÂsional sejatinya bagus. NaÂmun harus diikuti kehati-hatian karena impor kerap menimbulÂkan aksi spekulan.
Sebelumnya, Menteri PerÂdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, keputusan impor beras karena stok beras mengaÂlami penurunan.
Dia menegaskan, keputusan impor tidak dilakukan pihaknya sepihak. Tetapi, diputuskan melalui rapat bersama instansi terkait.
"Dalam rapat, hadir Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri PerÂtanian Amran Sulaiman dan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso. Kami mempertimbangÂkan perkembangan terkini," ungkap Enggar.
Izin penambahan impor tersebut, lanjut Enggar, dipuÂtuskan sekitar tiga bulan. PeÂrum Bulog diberikan waktu melakukan impor hingga bulan September. ***
