Unjuk rasa Aliansi Pemuda Anti Korupsi/RMOL
Praktik mahar politik akan membuat demokrasi di Indonesia dikuasai oleh orang-orang berduit.
Atas alasan itu, ratusan pemuda yang menamakan diri Aliansi Pemuda Anti Korupsi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat kemarin (24/8).
Mereka menuntut KPK segera menyelidiki dugaan mahar yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno terhadap dua partai pengusungnya.
"Instrumen kelembagaan perlu melacak dan menyidik secara obyektif. Hukum harus menjadi panglima agar isu-isu politik tidak menggerogoti agenda pemberantasan korupsi," ujar kordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi Irpan Saripudin.
Menurutnya, KPK sebagai tumpuan pemberantasan korupsi harus proaktif dalam menelusuri informasi indikasi suap menyuap tersebut. KPK diminta memanggil Sandiaga Uno dan pihak-pihak yang disebutkan namanya oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.
Kasus itu perlu dituntaskan karena saat dugaan praktik itu dilakukan, Sandi masih aktif sebagai pejabat negara. KPK tidak boleh berdiam diri dengan alasan menunggu laporan masyarakat.
"Kasus mahar atau suap menyuap dalam kasus pemilihan wakil presiden itu adalah titik paling tidak beradab dari demokrasi kita," pungkas Irpan dalam keterangannya, Sabtu (25/8).
Andi Arief pernah menyebut ada mahar politik yang mengalir ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahar berjumlah masing-masing Rp 500 miliar dan diberikan untuk memuluskan jalan Sandiaga Uno mendampingi Prabowo Subianto.
[wah]
