Berita

Trump/Net

Global

CEO Perusahaan Ternama AS Satu Suara Protes Kebijakan Imigrasi Ala Trump

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 07:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sangat berbahaya dan dapat meningkatkan ketidakpastian serta merusak pertumbuhan ekonomi.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh sekelompok pejabat eksekutif di perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam surat bersama yang ditujukkan pada Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 59 CEO termasuk Tim Cook dari Apple Inc (AAPL.O), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan Doug Parker dari American Airlines (AAL.O), para eksekutif mengatakan bahwa banyak dari karyawan mereka sekarang menghadapi ketidakpastian karena isu-isu seperti keputusan imigrasi yang tidak konsisten yang kemungkinan akan membatasi izin kerja untuk banyak imigran terampil.


Para CEO itu adalah bagian dari Business Roundtable, yang merupakan grup lobi dan saat ini diketuai oleh Dimon.

"Ketika pemerintah federal melakukan tinjauannya yang sah terhadap peraturan imigrasi, pemerintah harus menghindari perubahan yang mengganggu kehidupan ribuan karyawan yang taat hukum dan terampil, dan itu menimbulkan bahaya substansial terhadap daya saing Amerika Serikat," kata para CEO dalam surat bersama yang dirilis pekan ini,

"Bersama-sama, tindakan USCIS secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan jangka panjang yang telah mengikuti aturan dan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa kali untuk bekerja di Amerika Serikat akan kehilangan statusnya," sambung surat tersebut seperti dimuat Reuters.

"Pada saat ketika jumlah lowongan pekerjaan mencapai puncak bersejarah karena kekurangan tenaga kerja, sekarang bukan waktu membatasi akses ke bakat," kata surat itu menambahkan.

Dalam surat yang sama, para CEO juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengubah aturan di tengah proses karena dapat mengakibatkan biaya dan komplikasi yang tidak perlu. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya