Berita

Trump/Net

Dunia

CEO Perusahaan Ternama AS Satu Suara Protes Kebijakan Imigrasi Ala Trump

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 07:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sangat berbahaya dan dapat meningkatkan ketidakpastian serta merusak pertumbuhan ekonomi.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh sekelompok pejabat eksekutif di perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam surat bersama yang ditujukkan pada Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 59 CEO termasuk Tim Cook dari Apple Inc (AAPL.O), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan Doug Parker dari American Airlines (AAL.O), para eksekutif mengatakan bahwa banyak dari karyawan mereka sekarang menghadapi ketidakpastian karena isu-isu seperti keputusan imigrasi yang tidak konsisten yang kemungkinan akan membatasi izin kerja untuk banyak imigran terampil.


Para CEO itu adalah bagian dari Business Roundtable, yang merupakan grup lobi dan saat ini diketuai oleh Dimon.

"Ketika pemerintah federal melakukan tinjauannya yang sah terhadap peraturan imigrasi, pemerintah harus menghindari perubahan yang mengganggu kehidupan ribuan karyawan yang taat hukum dan terampil, dan itu menimbulkan bahaya substansial terhadap daya saing Amerika Serikat," kata para CEO dalam surat bersama yang dirilis pekan ini,

"Bersama-sama, tindakan USCIS secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan jangka panjang yang telah mengikuti aturan dan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa kali untuk bekerja di Amerika Serikat akan kehilangan statusnya," sambung surat tersebut seperti dimuat Reuters.

"Pada saat ketika jumlah lowongan pekerjaan mencapai puncak bersejarah karena kekurangan tenaga kerja, sekarang bukan waktu membatasi akses ke bakat," kata surat itu menambahkan.

Dalam surat yang sama, para CEO juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengubah aturan di tengah proses karena dapat mengakibatkan biaya dan komplikasi yang tidak perlu. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya