Berita

Bongkar Muat Beras/Net

Bisnis

Impor Beras Bertolak Belakang Dengan Semangat Serap Gabah Petani

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 04:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.

Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi bahkan menyebut kebijakan yang akan terlaksana dalam dua bulan ke depan itu juga tidak selaras dengan visi Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan ini tidak mematuhi visi Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya menolak impor," katanya kepada wartawan, Kamis (23/8).


Menurut Gandhi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman perlu segera melakukan dua pola kerja agar kebijakannya yang komitmen mengedepankan produksi beras petani lokal mempunyai landasan kokoh untuk bisa mengimbangi alasan impor dari Kemendag.

Pertama, dengan melakukan konsolidasi petani untuk mengetahui kondisi panen padi petani, sehingga bisa diperkirakan apakah masih diperlukan impor beras guna memenuhi stok nasional.

"Kalau ternyata cukup, bakal menjerit petani dengan dilakukannya impor. Kalau Amran Sulaiman sudah mengonsolidasikan petani, berarti kan langsung mendengar dari suara petani. Bukan suaranya Menteri," ucap Gandhi.

Kemudian upaya kerja kedua yang bisa dilakukan Amran Sulaiman, dengan mendorong dan memotori segera terwujudnya program diversifikasi pertanian di Tanah Air.

Dengan program itu, petani tidak akan lagi bergantung pada beras sebagai konsumsi nasional di seluruh daerah, tapi justru menyesuaikan dengan tradisi sumber daya lokal.

Lebih lanjut, Gandhi menilai impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, harus benar-benar dipastikan sudah berdasarkan keputusan langsung dari Amran Sulaiman.

Apalagi, kata Gandhi, hingga saat ini harga beras di pasaran masih stabil dan belum ada keluhan lonjakan harga. Secara data juga dikabarkan masih cukup memenuhi stok beras nasional.

"Karena setahu kita semua, Amran Sulaiman itu Menteri yang semangatnya tegas menolak impor. Prioritasnya kan pemberdayaan petani agar meningkatkan produksi padinya," ujar Gandhi. [fiq]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya