PP GMKI Bertemu Ketua DPR/Net
Permasalahan kebangsaan, toleransi hingga ekonomi keumatan yang dicanangkan pemerintah dibahas dalam pertemuan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (21/8) lalu.
"Organisasi seperti GMKI, HMI, PMII, GMNI, PMKRI adalah wadah belajar bagi mahasiswa tentang kebangsaan, agama, dan kepemimpinan. Selama berpuluh-puluh tahun Kelompok Cipayung juga selalu konsisten menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ketua Umum PP GMKI Sahat Martin Philip Sinurat melalui keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (23/8).
Dalam pertemuan tersebut, Sahat juga menanyakan tentang sasaran dari ekonomi keumatan yang sedang digagas oleh pemerintah.
"Setiap agama memiliki umat pemeluk agama tersebut. Ekonomi keumatan dapat kita pahami sebagai ekonomi untuk setiap umat beragama. Namun, ada kesan bahwa ekonomi keumatan hanya ditujukan kepada umat agama tertentu saja," paparnya.
Sahat berharap pemerintah tidak ikut terbawa dengan narasi politik identitas yang dilakukan oleh segelintir elit ataupun kelompok tertentu dan melakukan kebijakan yang diskriminatif.
"Di Mentawai, NTT, Papua, Kalimantan, Maluku, dan berbagai daerah lainnya, ada banyak umat yang mengalami kemiskinan dan mereka juga sangat ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Mereka pun menurut kami harus menjadi sasaran dari ekonomi keumatan," harap Sahat.
Merespon pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh GMKI, Bambang Soesatyo memandang tidak diperbolehkannya organisasi ekstra kampus untuk aktif di dalam kampus membuat gerak mahasiswa terkekang.
"Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi diharapkan meninjau kembali SK Dikti 26/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus dalam Kampus. Biarkan mahasiswa beraktifitas dengan penuh kreasi," ujarnya.
Terkait dengan ekonomi keumatan, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bahwa ekonomi keumatan sebenarnya sama dengan ekonomi kerakyatan.
"Umat sama maknanya dengan rakyat. Sehingga ekonomi keumatan tentunya harus menjangkau semua umat di Indonesia. Kami akan mengingatkan pemerintah jika memang ada anggapan seperti yang GMKI sampaikan. Namun sampai saat ini, pemerintah selalu melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," bebernya.
[fiq]
