Darmin Tak Seperti Sri Mul

Menko Perekonomian Darmin Nasution akhirnya mengamini ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. Harus hati-hati saat melangkah. Sikap Darmin yang blak-blakan tak seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang cenderung lebih tenang dengan kondisi saat ini.

Istilah lampu kuning disampaikan Darmin seusai Salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Jakarta, kemarin. Dia bilang, jika defisit transaksi berjalan sudah mencapai 3 persen, artinya sudah lampu kuning alias berhati-hati. "Sudah harus mulai menganggap itu lampu kuning," kata Darmin.

Pekan lalu, Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca transaksi berjalan kuartal II-2018 tercatat 3 persen atau sebesar 8 miliar dolar AS. Angka ini lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya 1,96 persen. Angka defisit ini juga lebih lebar dibanding kuartal I-2018 sebesar 2,6 persen.

Data tersebut diamini Darmin. Dia menyadari defisit transaksi berjalan trennya terus melebar. Pemerintah tidak patah arang, Darmin mencoba meyakini pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menekan defisit agar tidak melebar.

"Sebetulnya transaksi berjalan kita dari dulu dari zaman orde baru itu pasti defisit. Tapi defisitnya dulu nggak besar. Kita juga tadinya nggak besar sampai tahun lalu. Tahu tahu awal tahun ini membesar," paparnya.

Langkah mendongkrak ekonomi tidak instan. "Cuma itu bukan sesuatu yang serta merta bisa dibetuli, bisa diobati. Tidak instan ya, walaupun beberapa langkah kita sudah persiapkan untuk mengurangi ke tingkat yang tidak terlalu mengkhawatirkan," sebutnya.

Menurutnya, langkah yang sudah disiapkan pemerintah di antaranya kebijakan penggunaan campuran biodiesel 20 persen (B20), kebijakan di sektor pertambangan dengan menambah kuota ekspor hingga mendorong sektor pariwisata dan perindustrian. Sehingga beberapa bulan ke depan, kata Darmin, defisit neraca transaksi berjalan bisa berkurang. Berapa presentasenya? Belum bisa dipastikan.

Soal defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI) lebih dahulu direspons Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak menyebut ekonomi Indonesia sudah lampu kuning, Sri Mul mencoba menjelaskan lebih diplomatis. Eks Direktur Bank Dunia itu menyatakan, Presiden telah memberikan instruksi agar dibenahi.

"Defisit transaksi berjalan kita pada kuartal I hanya di sekitar 2 persen, di kuartal II capai 3 persen dari PDB. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah berikan instruksi sangat tegas bahwa kami semua harus melakukan langkah mengamankan neraca pembayaran terutama dari defisit transaksi berjalan," ujar Sri Mul di Istana Merdeka, Selasa (14/8).

Untuk menahan defisit transaksi berjalan agar tidak terus melebar, pemerintah melakukan langkah-langkah di antaranya mengendalikan impor barang konsumsi, bahan baku dan modal. "Karena kalau tidak, ekspor pertumbuhan bagus dua digit, namun karena impor jauh lebih tinggi menyebabkan langkah yang tegas dan agak drastis pada pengendalian impor," katanya.

Saat itu, Sri Mul menjelaskan ada empat langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pertama, impor proyek infrastruktur dikendalikan. PLN dan Pertamina diminta melihat komponen impor proyek karena dua BUMN ini memiliki komponen impor yang besar. Kedua, barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku, dicari substitusi produk dari dalam negeri. Pemerintah sudah mengidentifikasi dari Menperin, Mendag dan Menkeu dengan menetapkan PPh impor 7,5 persen.

Ketiga, mendorong ekspor. Dari sisi pembiayaan, policy insentif dan kemampuan untuk penetrasi pasar. Terakhir, impor migas, akan ada implementasi B20 secara konsisten dan seluruh perundangannya selesai dan diharapkan bisa dilaksanakan Agustus sehingga bisa menekan impor migas.

Sri Mul pede, defisit transaksi berjalan pada Juni dan kuartal II ini meningkat dapat diturunkan di akhir tahun ini secara signifikan. "Kita harus tunjukkan ke dunia, Indonesia memiliki fundamental yang baik dan ini harus dikomunikasikan terus," ucapnya.

Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus geregetan dengan gaya pemerintah yang dianggapnya terlalu santai hinga ekonomi sudah berada di kategori lampu kuning. Seharusnya, istilah lampu kuning pas diberikan di awal tahun 2018. "Kenapa bisa kayak begini, karena pemerintah tenang-tenang saja. Seolah tidak ada masalah. Ini bahaya," ujar Heri kepada Rakyat Merdeka, kemarin.