Aksi gerakan massa #2019GantiPresiden di Makassar beberapa waktu lalu menimbulkan keresahan. Diduga oknum massa #2019GantiPresiden melakukan penganiayaan terhadap salah seorang kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Menyikapi hal tersebut, Ketua PB PMII Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus penganiayaan yang dialami kadernya itu sampai aparat kepolisian benar-benar menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku.
"Akan men-support dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan terhadap kasus pemukulan Muhadir selaku kader PMII Makassar," kata Syarif dalam keterangan persnya, Rabu (22/8).
Selain itu, Syarif yang mengklaim pihaknya mendapatkan dukungan dari rekan-rekan aktivis Cipayung Plus tersebut sudah mengidentifikasi pihak penanggung jawab acara yang membuat Muhadir terkena pukulan oleh massa. Penanggungjawab tersebut diketahui bernama Daeng Lau.
"Meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas penanggungjawab kegiatan #2019GantiPresiden dalam hal ini Daeng Lau," pintanya.
Dia juga meminta kepada aparat keamanan agar tidak memberikan izin lagi terhadap kegiatan yang dipenuhi oleh hasutan dan ujaran kebencian tersebut.
"Menuntut agar tidak ada lagi gerakan-gerakan #2019GantiPresiden yang mengandung isu-isu perpecahan di kalangan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Syarif juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang dinilai sebagai gerakan kampanye dan hasutan, untuk membenci pihak atau kelompok lawan politik dan menjunjung tinggi pihak yang didukungnya dalam Pilpres 2019.
"Maraknya gerakan kampanye sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU tentu meresahkan dan menimbulkan perpecahan di beberapa daerah serta penolakan dari berbagai element," ujarnya.
Menurutnya, gerakan oposisi maupun gerakan pendukung pemerintah juga seharusnya tidak bisa memulai kampanye sebelum waktunya.
"Gerakan #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di beberapa daerah sudah mulai melunturkan nilai-nilai kebhinekaan yang sudah lama mendarah daging di Indonesia. Tentu hal ini tidak bisa di anggap biasa-biasa saja tetapi harus disikapi secara serius,"paparnya.
Selain itu, ia memberikan sorotan cukup serius terhadap gerakan #2019GantiPresiden, di mana di beberapa kesempatan kampanyenya, ada wacana gerakan ganti sistem yang digaungkan oleh eks aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kita ketahui bersama bahwa di dalam gerakan ini banyak tokoh-tokoh yang berkeinginan merubah sistem negara kita menjadi sistem khilafah. Tentunya jika hal itu terjadi maka kemajemukan bangsa Indonesia dengan sendirinya akan hancur lebur jika niatan mereka dapat tercapai," tutupnya.
[fiq]
