Sri Mulyani (kiri) dan Jusuf Kalla (Kanan)/net
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin melibatkan banyak pejabat negara di dalam struktur mereka.
Di antara banyak nama, sebutlah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang duduk di barisan Dewan Pengarah.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menjelaskan, nama JK dan SMI dimasukkan karena ketokohan di bidang masing-masing. Keberadaan mereka hanya bersifat simbolis.
"Bu Sri Mulyani itu tokoh ekonomi. Suka atau tidak suka, beliau memiliki reputasi yang baik dan banyak keahlian. Pak JK juga begitu, beliau wapres. Mereka masuk dewan pengarah itu hanya simbolis," jelas Karding di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8).
Dalam praktiknya, JK dan SMI akan hanya bertugas memberi rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan yang akan diambil oleh TKN maupun pasangan calon. Karenanya, keberadaan JK dan SMI, juga para pejabat negara di TKN tak akan mempengaruhi kinerja mereka di pemerintahan.
"Tidak akan sampai menguras energi pada fokus pemenangan," tegas Karding.
Ditegaskan Karding, pihaknya sudah sepakat bahwa JK maupun SMI tak akan ikut bekerja teknis dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Selain JK dan SMI, ada juga sejumlah nama lain pejabat negara yang masih aktif bertugas. Di antaranya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye; dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu Dewan Penasihat.
Lalu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; serta Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.
[ald]
