Berita

Unjuk rasa Fraksi/RMOL

Hukum

Fraksi Tuntut KPK Tangkap Dirut PLN

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 | 14:10 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntut penuntasan kasus suap proyek PLTU Riau-I.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka.

Koordinator Fraksi Tubagus Fahmi Arifin mengatakan, masih ada tersangka lain yang jelas menjadi dalang praktik suap yang perlu ditetapkan sebagai tersangka.


"Ini kan proyek PLN, pasti orang-orang di PLN lah yang paling bertanggung jawab atas kasus suap tersebut. KPK harus segera tangkap dalangnya," kata Fahmi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/8).

Dia mengungkapkan, yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut tidak lain adalah Dirut PLN Sofyan Basir. Apalagi, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Sofyan.

"Logikanya, kalau penyidik melakukan penggeledahan di rumah dirut PLN pasti terkait dengan alat bukti yang berhubungan dengan peran dirut PLN pada kasus tersebut," ujar Fahmi.

KPK sendiri sudah pernah memeriksa Sofyan selaku saksi, terakhir pada 7 Agustus lalu. Namun, tindakan KPK mengusut kasus tersebut dinilai lambat.

"Nilai dari proyek ini kan sangat besar. Meski sudah diperiksa sebagai saksi namun itu belum cukup," kata Fahmi.

Unjuk rasa yang digelar Fraksi juga menyajikan aksi teatrikal demonstran mengenakan topeng Sofyan Basir bersama Menteri Sosial Idrus Marham dan tangan diborgol. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya