Berita

Misbakhun/Net

Bisnis

Misbakhun Komitmen Kawal Tawaran Jokowi Dalam RAPBN 2019

MINGGU, 19 AGUSTUS 2018 | 09:03 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Keseriusan pemerintahan Jokowi menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp 420 triliun dalam RAPBN 2019 pantas diapresiasi. Apalagi ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur.

"Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastruktur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi," kata anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, Minggu (19/8).

Misbakhun juga mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati. Dalam pandangannya, pemerintah justru sangat serius  melanjutkan beragam program prorakyat yang sangat bermanfaat.


Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu lantas membeberkan usul pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan.

"Sangat kelihatan kesinambungan pemerintah dalam berpihak kepada 40 persen masyarakat kecil yang memang harus diangkat derajat kehidupannya," tutur Misbakhun.

Misbakhun komitmen membantu pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang kredibel. Menurutnya, kredibilitas APBN sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional ke depan.

Presiden Jokowi telah menyerahkan RAPBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun beserta nota keuangannya ke DPR, dengan menyodorkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun depan.

Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) yang dipatok di angka Rp 14.400. Angka itu lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 yang mematok kurs dolar AS setara Rp 13.400.

Sedangkan proyeksi defisit di RAPBN 2019 sebesar 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini di angka 2,21 persen.

Menurut Misbakhun, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2019.

“RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai itikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,” ujar legislator Golkar yang gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu. [jto]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya