Berita

Jusuf Kalla/Net

Jusuf Kalla: Konstitusi Harus Menyesuaikan Dinamika Masyarakat

MINGGU, 19 AGUSTUS 2018 | 03:52 WIB | LAPORAN:

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa ini menghormati para pendiri bangsa.

JK menjelaskan pendiri bangsa telah berani menyatakan kemerdekaan Indonesia, sehari kemudian mereka menetapkan UUD Tahun 1945 sebagai kerangka dasar berbangsa dan bernegara.

"Tujuan bangsa ini seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," ujarnya dalam acara Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (18/8).

Lebih lanjut JK menilai dengan memperingati Hari Konstitusi membuat masyarakat mengerti bagaimana bangsa ini mempunyai tujuan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, konstitusi yang ada diakui sangat dinamis.

Bangsa ini, sambung JK, pernah memiliki UUD Tahun 1945, UUD RIS, UUD Tahun 1950, kembali ke UUD Tahun 1945 hingga mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Perubahan yang terjadi menurut JK sebagai bukti, konstitusi bangsa ini dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Perubahan yang terjadi menunjukan bahwa konstitusi terbuka dan membuka diri kepada dinamika yang ada bila memang perubahan itu baik untuk bangsa. Dirinya menyebut bangsa-bangsa yang lain, seperti Amerika Serikat dan India sudah berkali-kali mengalami perubahan.

"Kita harus menyesuaikan dengan jaman, tentu yang paling penting adalah sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia," paparnya.

Diakui banyak bangsa di dunia mengalami perpecahan namun Indonesia tidak mengalaminya. Hal itu, kata JK, menjunjukan konstitusi Indonesia bisa mempersatukan seluruh komponen bangsa.

Ia mengharap dengan peringatan Hari Konstitusi bukan hanya sekadar seremonial belaka namun sebagai cara mengevaluasi atas apa yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia. Diakui di belahan dunia ini banyak terjadi perubahan, seperti China yang dari sosialis berubah menjadi liberal, dan sebaliknya di negara yang lain. Hal demikian disebut dinamika terjadi di dunia.

"Dan bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri. Untuk itu semua perlu memberi evaluasi bagaimana konstitusi kita ke depan," pungkasnya. [nes]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya