Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Harus Waspadai Potensi Krisis Ekonomi 6 Bulan Mendatang

SABTU, 18 AGUSTUS 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diimbau segera mengambil langkah antisipatif demi menyelamatkan ekonomi Indonesia dari jurang krisis.

Menurut Wakil Ketum Partai Gerindra Arief Poyuono, jika tidak mengambil langkah tepat maka ekonomi keluarga maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa terimbas perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sebagaimana terjadi dengan krisis ekonomi Turki yang tingkat inflasinya mencapai 20 persen.

"Beberapa langkah harus diambil untuk mengantisipasi krisis ekonomi yang akan menghantam ekonomi Indonesia," katanya kepada wartawan, Sabtu (18/8).


Arief memperkirakan, krisis ekonomi di Turki akan sampai ke Indonesia. Sebab, negara-negara di Eropa sudah mulai terdampak. Karenanya, agar tidak terlalu terdampak kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat harus segera menempuh langkah antisipatif.

"Pertama, minimalkan semua pengeluaran yang sifatnya konsumtif seperti cicilan elektronik, mobil, nyicil makan di restoran, dan lain-lain," katanya.

Langkah kedua adalah untuk sementara tidak melakukan transaksi saham. Sebab, saat ini harga-harga saham perusahaan di Indonesia tengah turun drastis.

"Jangan lakukan transaksi saham dulu," kata anak buah Prabowo Subianto itu memberikan saran.

Adapun, investasi yang paling baik aman saat ini adalah dalam bentuk emas ketimbang investasi uang, tabungan, deposito di bank dan lain sebagainya.

Arief pun mengimbau semua keluarga dan perusahaan di Indonesia untuk menyimpan uang tunai demi operasional minimal enam bulan ke depan. Sebab, ada kemungkinan inflasi dan situasi ekonomi pada tahun 1997 terulang kembali.

"Bagi yang gajinya dalam bentuk USD sangat beruntung karena USD akan makin menenggelamkan nilai rupiah. Kalau mau mulai investasi, usaha baru atau investasi proyek lebih baik tahan dulu minimum enam bulan ke depan," paparnya.

Bagaimana tidak, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam sudah mulai terkena imbas krisis Turki dan Eropa.

"Pertamina dan PLN saja sekarang diminta hold investasi proyeknya karena berkonten USD selama enam bulan mendatang. Usahakan gaya hidup sederhana dan ekonomis dan menabung. Kemungkinan banyak PHK dan inflasi tinggi akibat Turki dan perang dagang USD dan China. Ini pesan untuk pemerintah Joko Widodo dan semua yang kerja maupun yang masih cari kerja," pungkas Arief yang juga ketum Serikat Pekerja BUMN Bersatu. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya