Amnesty International Indonesia menyoroti tindakan kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Asian Games 2018.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan pihaknya mencatat lebih dari 70 orang tewas tertembak dalam operasi pemberantasan kriminal di berbagai kota di seluruh Indonesia menjelang perhelatan olahraga empat tahunan itu.
Tewasnya 77 orang itu terjadi dalam periode Januari dan Agustus 2018.
Termasuk 31 orang di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, yang menjadi tuan rumah acara olahraga besar yang digelar dari 18 Agustus hingga 2 September 2018 tersebut.
"Beberapa bulan menjelang Asian Games, pihak berwenang berjanji meningkatkan keamanan masyarakat. Tapi, kami justru melihat polisi menembak mati puluhan orang dengan akuntabilitas yang rendah," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/8).
Menurut Usman, banyaknya korban dari pemberantasan kriminal di berbagai kota wujud dari penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan demi mengamankan Asian Games. Padahal penyelenggaraan acara olahraga internasional tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.
Usman mengatakan korban tewas tertembak mencapai puncaknya pada 3 hingga 12 Juli 2018. Dalam rentang waktu itu, 11 orang di Jakarta dan tiga orang di Palembang ditembak mati polisi sebagai bagian dari operasi pengamanan.
Angka tersebut seiring meningkatnya kejahatan jalanan sebanyak 64 persen dari Januari hingga Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama pada 2017 yaitu 47 persen.
"Di Jakarta, selain mereka yang dilaporkan tewas, ada 41 orang ditembak di kaki dan sekitar 700 dari 5 ribu orang yang ditangkap disangka melakukan tindak kriminal," ujar Usman.
Lebih lanjut Usman meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak memihak dan independen terhadap praktik tembak ditempat.
Menurutnya semua yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan, termasuk mereka yang berada di dalam rantai komando.
Amnesty International juga menyerukan pihak berwenang Indonesia, serta badan olahraga nasional dan internasional mengambil sikap untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi karena Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games.
"Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia diwajibkan untuk selalu menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang, dan memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan efektif terhadap dugaan pelanggaran hak hidup," ujarnya.
Menurut Usman, hukum dan standar hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan, proporsional dan sejauh yang dibutuhkan untuk keperluan penegakan hukum yang sah.
Penggunaan kekuatan mematikan yang disengaja, termasuk senjata api, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan hanya ketika tidak dapat dihindari, untuk melindungi nyawa atau cedera berat.
"Tembak mati harus dihentikan dan semua kasus kematian harus diselidiki dengan cepat dan efektif," tegas Usman. [nes]
