Berita

Hukum

Penyidik KPK Kecewa Kepemimpinan Jokowi Dalam Penegakan Hukum

JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 | 16:32 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan kecewa dengan penegakan hukum di Indonesia.

Kekecewaan itu lantaran hingga saat ini kemerdekaan terhadap keadilan pada masyarakat tidak didapat. Justru para pelaku kriminal seperti pelaku penyerang air keras terhadap dirinya mendapat kemerdakaan dari proses hukum.

Bahkan menurut Novel, bukan hanya pelaku penyerangan dirinya saya saja yang dibiarkan berkeliaran tetapi pelaku kejahatan lain masih diberi kemerdekaan.


"Penyerangan-penyerangan yang lain pun dibiarkan, ini yang menurut saya terlalu. Padahal kita sudah sama-sama komit mendukung pemberantasan korupsi. Tapi saat ada yang menyerang KPK justru dibiarkan merdeka," ujar Novel Baswedan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Ia pun mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo lataran merasa abai untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap dirinya.

"Kepada Bapak Presiden saya harapkan beliau betul-betul mau memberikan perhatian dan betul-betul mau mendukung pemberantasan korupsi, sebab dukungan Presiden penting. Kalau Bapak Presiden tidak mendukung dengan sungguh-sungguh tentu hasilnya tidak akan maksimal, seperti sekarang ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Novel juga berharap kepada pimpinan KPK untuk dapat semakin agresif mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya dan kasus penganiayaan lain yang diterima pegawai KPK yang hingga kini terkesan ditutupi.

Menurut Novel serangan untuk pegawai KPK bukan hanya terjadi terhadap dirinya, namun tidak diungkap.

"Saya tetap menuntut dan meminta kepada pimpinan KPK agar mau membuka fakta-fakta itu semua, agar bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK, atau juga bagi orang-orang yang berjuang melawan korupsi agar penyerangan tidak lagi terjadi di kemudian hari," pungkasnya.  [nes]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya