Penolakan atas pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank yang akan digelar di Bali Oktober nanti terus mengalir.
Kali ini, penolakan datang dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerak Lawan.
Koordinator Gerak Lawan Muhammad Reza Sahib menjelaskan, penolakan tidak hanya dilakukan karena Indonesia menjadi tuan rumah melainkan juga menolak pemerintah bekerja sama dengan dua lembaga keuangan tersebut.
"Kita menolak World Bank dan IMF," katanya dalam diskusi bertajuk 'World Beyond Banks' di Kawasan Mampang, Jakarta, Kamis (16/8).
Penolakan demi penolakan dilakukan karena semenjak bekerja sama dengan Bank Dunia dan IMF, ekonomi Indonesia dikelola dengan tidak lagi berlandaskan pasal 33 UUD 45 dan Pancasila.
"Kalau kita melihat ke UUD dan Pancasila banyak sekali ditelikung," ujar Reza.
Konkretnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dari pinjaman Bank Dunia dan IMF selalu dibarengi dengan proses privatisasi komoditas kekayaan alam Indonesia.
"Jangankan swasta internasional, swasta nasional saja tidak boleh. Itu harus dikelola oleh pemerintah," beber Reza.
Maka dari itu, Gerak Lawan menolak pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia dan IMF. Terlebih, dua lembaga tersebut sebenarnya menjadi salah satu biang kerok krisis ekonomi di banyak negara.
"Sejak 2005 ternyata dua lembaga ini justru mengakselerasi krisis dan mengambil manfaat dari krisis. Artinya, dunia dengan tanpa Bank Dunia dan IMF itu sebenarnya baik-baik saja. Bank dunia dan IMF itu tidaklah secanggih yang mereka klaim," tegas Reza.
[wah]
