Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

DPR Harap Syafruddin Mampu Jadikan PNS Bebas Korupsi

RABU, 15 AGUSTUS 2018 | 22:17 WIB | LAPORAN:

Komisi III DPR RI mendukung terpilihnya Komjen Syafruddin sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menggantikan Asman Abnur.
 
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai perwira tinggi kepolisian, Syafruddin terbilang sosok yang bersih. Pengalamannya menjadi wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di kepolisian merupakan salah satu gambaran jelas.
 
"Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara," jelasnya kepada wartawan, Rabu (15/8).
 

 
Politisi Partai nasdem itu berharap, dengan pengetahuannya di bidang hukum, Syafruddin mampu menjadikan pegawai negeri sipil (PNS) lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.
 
"Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik," yakin Sahroni.
 
Indonesian Corruption Watch (ICW) sebelumnya merilis data pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah dinilai menjadi aktor korupsi terbanyak selama 2017. Tren pelaku korupsi berdasarkan profesi tahun 2015-2017 sebagai pegawai di tingkat pemkab/pemkot/pemprov masih menempati urutan tertinggi. Sebanyak 456 PNS di daerah yang terjerat korupsi pada 2017 meningkat drastis dari tahun 2016 dengan 217 orang.
 
Sementara, Badan Kepegawaian Nasional hingga Juli 2018 telah memblokir data kepegawaian terhadap 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. Ratusan nama ASN yang diblokir merupakan pegawai di 56 instansi pemerintah dengan rincian satu orang di salah satu instansi pemerintah pusat dan 230 lainnya dari 55 pemerintah daerah. [wah]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya