Berita

Ilustrasi/ Net

Politik

Demokrasi Indonesia Cedera Akibat Mahar Politik Rp 1 T

RABU, 15 AGUSTUS 2018 | 06:39 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Kabar mahar politik sebesar Rp 1 triliun yang diberikan oleh Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN, sebabkan demokrasi Indonesia tercederai.

"Demokrasi bersih yang kita harapkan telah tercederai oleh aksi money politic yang diduga dilakukan Sandi," ujar Koordinator Forum Pengawal Demokrasi Bersih, Mahmud Walid saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/8).

Mahmud menengaskan, agar penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dapat menindak tegas dugaan mahar politik yang dilakukan oleh bacawapres Sandiaga Uno.


"Kita akan lapor Bawaslu, saya harap bisa ditindak tegas," tambahnya.

Proses penjaringan bakal cawapres koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto sempat diwarnai dengan info mahar politik sebesar Rp 1 triliun.

Informasi mengenai transaksi mahar tersebut disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Dia menyebut PKS dan PAN masing-masing menerima Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno.

Uang diserahterimakan oleh Sandiaga Uno sebagai bayaran atas pengusungan dirinya sebagai cawapres Prabowo Subianto. [jto]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya