. Kondisi ekonomi yang kian merosot membuat para aktivis yang tergabung dalam Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) dan Komite Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) untuk melakukan aksi nyata.
Tidak tanggung-tanggung, para aktivis yang kerap berkumpul di acara Ngopi Ngerumpi itu berencana untuk melakukan konsolidasi demi melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat. Hal itu seperti yang disuarakan oleh salah satu penggagas acara Ngopi Ngerumpi, Iwan Sumule.
"Kita harus konsolidasi. Kita harus turun ke jalan untuk memperbaiki negeri ini," serunya dalam acara Ngopi Ngerumpi bertajuk 'Republik di Ambang Kebangrutan dan Bahaya Disintegrasi. Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Dimana?' di Jalan Veteran 1 No. 33, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Mendengar itu, puluhan aktivis yang hadir pun bersorak "Merdeka". Bagai gayung bersambut, salah satu aktivis pergerakan, Ferry Juliantono pun mendukung seruan rekan separtainya itu.
"Saya akan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa akan ada di Jalan Veteran ini untuk ikut bersama teman-teman mendiskusikan persiapan konsolidasi yang akan kita bangun," ujar Ferry.
Ferry diundang ke acara itu sebagai salah satu pembicara. Usai acara, Ferry menjelaskan, konsolidasi yang akan dilakukan adalah untuk membuat sebuah gerakan semacam penyelenggaraan rapat umum, demontrasi, mimbar bebas dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Bukanlah untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo layaknya Soeharto dulu.
"Enggak (bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi). Sebenarnya gerakan sosial, demontrasi bentuknya yang sebetulnya sarana yang diatur dan diperbolehkan dalam demokrasi tapi sekarang kan tidak digunakan dan kemudian aspirasi masyarakat menjadi seperti bungkam," jelasnya.
Aksi semacam itu ditekankannya untuk memperingati pemerintah bahwa kondisi ekonomi bangsa saat ini kian terpuruk dan bisa saja terjadi krisis keuangan yang berujung pada krisis ekonomi. Hal itu menurut dia perlu dilakukan karena kondisi ekonomi bangsa saat ini sebenarnya lebih buruk dari krisis ekonomi tahun 1998 lalu.
"Oleh karena itu, perlu keberanian untuk kemudian mau menggunakan instrumen yang diatur demokrasi seperti penyelenggaraan rapat umum, demontrasi, mimbar bebas dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Organ kekuatan rakyat yang dikondisikan ini bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dan itu bisa disampaikan ke pemerintah. Khususnya soal ekonomi," demikian Ferry.
[rus]
