Kiyai Ma'ruf: Emang Yang Boleh Jadi Presiden-Wapres Hanya Politisi, Tentara Atau Pengusaha....

Setelah digandeng Presiden Jokowi menjadi cawapresnya, Kiyai Ma'ruf langsung tancap gas. Dia langsung melakukan konsolidasi dengan partai pen­dukungnya yakni ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Di sela-sela kunjungannya, Kiyai Ma'ruf mengatakan, di era demokrasi yang mengusung asas kesetaraan dalam kehidupan, jabatan presiden-wapres saat ini bukan lagi menjadi monopoli politikus, tentara ataupun pen­gusaha. Saat ini kiyai pun punya peluang untuk menjadi presiden ataupun wapres.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini juga sempat menceritakan detik-detik dirinya ditunjuk mejadi cawapres mendampingi Jokowi. Dia mengaku tak me­nyangka bakal dipilih Jokowi. Mengingat saat itu peluang Mahfud menjadi cawapres Jokowi secara politis lebih kuat dari dirinya.

Setelah didapuk menjadi cawapres, tokoh Nahdlyin KH Mustofa Bisri alias Gus Mus mendesak Kiyai Ma'ruf untuk mundur dari kursi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gus Mus bilang, tak etis jika Kiyai Ma'ruf merangkap tiga jabatan sekaligus. "Masak PBNU dan MUI berada di bawah Presiden," katanya.

Lantas, bagaimana Kiyai Ma'ruf menanggapi desakan itu? Berikut penuturan Kiyai Ma'ruf selengkapnya :

Setelah menjadi cawapres Anda didesak mundur dari kursi Rais Aam PBNU dan Ketua MUI oleh Gus Mus, bagaimana menanggapinya?
Oh nanti PBNU yang men­gatur sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya harus apa.

Kapan pembahasan itu akan dilakukan?
Itu kan ada aturannya seperti apa.

Jadi Anda bersedia nih men­gundurkan diri dari Rais Aam PBNU?
Nanti dilihat apa yang harus saya lakukan. Apa saya harus mengundurkan diri atau saya otomatis dianggap mengundur­kan diri. Nanti itu ada mekanis­menyalah.

Kalau boleh tahu sebetulnya Anda menginginkan jabatan wapres ini atau seperti apa sih?
Saya memang tidak per­nah berharap, menginginkan, berangan-angan untuk menjadi wapres. Saya ini disuruh men­jadi kiyai oleh keluarga saya.

Kenapa Anda akhirnya ber­sedia?
Karena dorongan Pak Rommy (Romahurmuziy) ini, apalagi setelah menyebut 10 nama, nama saya ternyata masuk, nah di situ nama saya mulai disebut-sebut. Setelah itu saya berdoa kepada Allah SWT, seperti doa biasa. 'kalau memang wapres ini baik buat saya, baik buat bangsa saya, baik buat negara saya, dekatkan saya. Namun kalau itu jelek untuk saya, untuk dunia akhirat saya, buat bangsa negara saya, maka jauhkan saya.' Makanya dari situ saya tidak menyiapkan tim.

Bagaimana sih proses saat Anda diberi kabar oleh Presiden Jokowi kalau Andalah yang dipilih menjadi cawapresnya?
Ketika kemarin sore, saya biasa saja. Sore itu saya sedang mengumpulkan dana-dana untuk gempa Lombok. Namun kabar itu datang setelah pukul 4 sore, saya diminta untuk datang ke suatu tempat. Katanya sudah mengarah ke Pak Mahfud, 'Oh tidak, ini ada arah baru, katanya (Rommy) muter'. Jam 4.30 Pak Rommy kasih tahu saya, dan jam 5 sore Bu Megawati menelpon saya.

Apakah sebelumnya Presiden Jokowi pernah mengajak Anda berdiskusi tentang cawapres?
Saya cuma waktu itu di pesa­wat dimintai pendapat, lalu saya bilang, Pak terima saja semua calon wakil presiden. Untuk kri­terianya itu nanti Bapak istikarah. Nah nanti hasil istikharahnya itu dikonsultasikan kepada ulama. Tadi saya tanya, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Presiden memilih saya menjadi cawapres, kok Bapak memi­lih saya. Terus presiden bilang, 'Iya, ini kan disuruh oleh Pak Kiyai, disuruh istikharah, dan istikharah saya ya Pak Kiyai'. Jadi saya ingin membantu Pak Presiden. Untuk itu kita harus menjaga pilpres ini agar tidak terjadi kegaduhan, tidak men­imbulkan permusuhan.

Kesibukan menjadi wapres bukan hanya ketika proses pemilihan saja, nanti ketika terpilih apakah Anda masih sanggup untuk melaksanakan tugasnya mengingat usia Anda sudah cukup sepuh?
Nah, kalau nanti kita berhasil memenangkan, kita akan mem­bantu presiden, itu akan ada timnya. Namun yang terpentingadalah persatuan bangsa. Karena bangsa ini dibangun dengan lan­dasan yang kuat, landasan kes­epakatan. Pancasila itu adalah kesepakatan NKRI. Karena itu kita harus menjaga kesepakatan ini. Islam kita juga ada kesepakatan.

Lalu kita perkuat dengan ukhuwah islamiyah dan ukhu­wah wathoniyah. Itu untuk men­jaga keutuhan bangsa ini, karena kalau negara tidak utuh, maka tidak bisa membangun. Kedua, yaitu keamanan. Kalau tidak aman maka tidak bisa mem­bangun, seperti di Afganistan. Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat, keempat pembangunan karakter, kelima penegakan hukum.

Kalau yang tidak bisa dis­elesaikan dengan karakter, ya diselesaikan dengan hukum. Antara karakter dan penegakan hukum kan saling menopang. Kalau pembangunan karak­ternya kuat, maka orang yang berhubungan dengan hukumnya sedikit. Tetapi kalau orang yang berhubungan dengan hukumnya banyak, berarti pembangunan karakternya tidak baik. Tetapi nanti kita tentu akan mengi­kuti arahan yang disusun oleh tim yang dibentuk oleh partai politik.

Berarti Anda sudah siap sekali menjadi cawapres?
Saya enak, nyaman di jalur (ulama) ini, namun jika negara membutuhkan saya, saya siap. Ulama itu kan seperti itu, kalau dibutuhkan manfaatnya, harus siap. Walaupun ada yang bilang jangan jadi pejabatlah. Saya bi­lang, memang yang boleh men­jadi presiden-wakil presiden itu hanya politisi saja, hanya tentara saja, pengusaha saja? Tetapi kan ulama juga boleh.

Waktu Gus Dur menjadi presi­den, boleh. Giliran saya menjadi wakil presiden, nggak boleh, masa enggak boleh. Makanya saya bersyukur kepada Allah, karena dipilih oleh Pak Jokowi. Dari situ membuktikan, bah­wa Pak Jokowi itu betul-betul menghargai ulama. Saya anggap sebagai penghargaan kepada ulama.

Pak Jokowi itu enggak pernah bilang saya menghargai ulama, tetapi secara perbuatan sangat menghormati ulama. Berbeda dengan sebelah sana, ngomon­gnya menghormati ulama, tetapi ijtima ulamanya tidak didengari, begitu. Mana wakilnya bukan ulama.

Mengapa DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang Anda datangi pertama kali?
Dulu saya pernah menjadi ketua fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta pada tahun 1973-1977, dan pada tahun 1977 saya men­jadi anggota DPRD lagi. Jadi lama saya di PPP. Buat saya, PPP ini rumah saya. Untuk saya berkoordinasi.

Oh ya, bagaimana dengan wacana ekonomi keumatan, nantinya seperti apa itu?
Ekonomi umat nanti dirumuskan lebih jauh lagi, yang penting pem­berdayaan ekonomi umat. ***