Pelayanan yang diberikan oleh Angkasa Pura II membuat bangga Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Seluruh karyawan yang AP II yang sudah bekerja keras mendapat apresiasi darinya.
"Mereka bekerja luar biasa, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak Presiden. Bekerja bukan hanya bekerja tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak," kata Budi Karya usai menghadiri 34 Celebrating Anniversary Angkasa Pura II "Airport Of Thr Future" di Ballroom AP II, Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (11/8).
Budi Karya bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno didaulat menjadi Keynote Speaker dalam seminar tersebut. Dalam pesannya, Menhub mengatakan soal konektivitas. Dimana kata dia itu harus terjadi di masa yang akan datang.
"Banyak tugas kita tang dilakukan. Soekarno Hatta sebagai bandara terbesar harus memberikan contoh atau ide karena ini akan menarik konektivitas internasional," ujar Menhub.
Dengan konsep yang sudah dikembangkan saat ini dimana mengedepankan digital, Menhub mengatakan ini harus dilakukan karena kompetisi saat ini sudah begitu ketat. Dan masyarakat menuntut hal tersebut.
"Soetta ini ibarat panggung yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu akan menjadi perbandingan dengan bandara di luar negeri. Dan bersyukur rengking kita sudah naik, dan bahkan banyak yang mengatakan kita tidak kalah dengan yang lain," ungkap Menhub bangga.
Menhub mewanti-wanti apa yang sudah dikerjakan dan dinilai baik harus ditingkatkan jangan sampai kata dia akan mendapat nilai negatif karena hal kecil. Dia berharap agar kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang mengecewakan bagi konsumen.
Perencanaan pembangunan Bandara Soekarno Hatta II dalam proses kajian. Untuk lokasi, Menteri Perhubungan mengatakan ada di sebelah Utara Bandara Soetta saat ini jaraknya sekitar 10 km.
"Sebagian tempat di laut, target pembangunannya akan dijalankan dua tahun lagi," kata Menhub.
Nantinya Soetta I dan Soetta II kata Menhub akan terkoneksi, tidak bisa terpisah. Sehingga akan dilalui oleh jalur kereta. Untuk saat ini masih dalam proses studi teknis.
"Kita lihat dulu legalnya, ekonominya dan ekologinya. Baru setelah itu bisa ditentukan. Untuk lahan masih dalam proses studi juga dan ini menghabiskan investasi sekitar 100 triliun," tandasnya.
[dem]
