Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert J. Kardinal angkat bicara terhadap aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) yang digelar di halaman Gedung DPRD Papua, Jayapura, kemarin.
Menurutnya, aksi demo ini merupakan bentuk kekecewaan mereka atas perlakuan perusahaan-perusahaan tambang yang hanya mengeruk kekayaan alam Papua namun tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
"Itulah yang selalu saya bicarakan bahwa masalah di Bumi Papua ini harus mendapat perhatian serius dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana. Baik PT Freeport Indonesia, BP Tangguh dan perusahaan lainnya untuk bagaimana ke depan sumberdaya manusia orang Papua itu betul-betul diperhatikan," kata Robert, Kamis (9/8).
Sikap Robert ini menyikapi aksi demonstrasi besar-besaran ratusan rakyat Papua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport, di depan halaman gedung DPR Papua, Jayapura, kemarin.
Dalam tuntutannya, mereka meminta Pemerintah Indonesia melibatkan mereka dalam proses divestasi saham Freeport, karena rakyat Papua adalah pemilik hak ulayat tanah tempat beroperasinya perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.
"Pemerintah Indonesia dan Freeport harus mengakui hak-hak masyarakat adat Papua diatas wilayah pertambangan," kata tokoh intelektual Seireri, Sam Ayomi, saat membacakan pernyataan sikap FMPPF.
Mereka juga mendesak PT Freeport memperjelas skema pendanaan CSR yang selama ini diberikan 1 persen. Freeport harus melakukan sistem pengelolaan industri pertambangan yang berlangsung hingga pasca tambang berprespestif terhadap lingkungan.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah Indonesia dan Freeport memperluas peluang bisnis atau manfaat ekonomi bagi masyarakat asli Papua.
"Pemerintah Indonesia dan Freeport harus memperluas peluang masyarakat asli Papua bekerja di Freeport dan perusahaan kontraktor lainnya," ujarnya.
Robert menegaskan, tuntutan masyarakat Papua ini harus disikapi serius. Toh tuntutan mereka sederhana, meminta Freeport mengakui hak masyarakat diatas tanah Papua.
"Masak puluhan tahun Freeport menambang disana tidak bisa siapkan orang Papua jadi Presdir (Presiden Direktur) disana. Berapa persesn sih orang Papua kerja di situ. Walaupun banyak orang Papua kerja di situ, tapi posisinya apa di sana," katanya.
Bendaharan Umum DPP Partai Golkar ini menjelaskan, telah banyak menerima aspirasi masyarakat Papua yang mengeluhkan kinerja perusahaan asing yang beroperasi di Papua.
"Banyak perusahaan kontraktor Freeport BP (Tangguh) sama sekali tidak pernah libatkan orang lokal disana. Ini (aksi demo) akumulasi kekecewaan bertahun-tahun masyarakat Papua di sana,†katanya.
Kendati demo besar-besaran, dia yakin tidak akan berpengaruh pada stabilitas di Papua. Ditegaskannya, orang Papua masih bisa diajak kompromi. Demonstrasi ini lebih pada adanya ketidakadilan perusahaan terhadap masyarakat lokal.
"Coba berapa komisaris, atau orang Papua yang duduki posisi penting disana? Freeport dan BP harus terbuka. Termasuk kantor kenapa sih tidak mau pindah ke Timika? Freeport inikan beroperasinya Cuma di Papua. Selain di Papua, di Indonesia tidak ada lagi. Tapi kenapa kantor pusatnya di Jakarta. Padahal kalau di Papua lebih besar lagi manfaat yang diterima masyarakat Papua," paparnya.
Untuk selesaikan masalah ini, dia mengajak semua stakeholder baik PT Freeport, pemerintah maupun pihak lainnya untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi masyarakat Papua.
"Freeport kan sudah puluhan tahun di sana, tidak ada salahnya duduk bersama dengan masyarakat Papua. Istilah kita di Papua 'Gelar Tikar Adat'. Jadi masyarakat yang punya hak diajak bicara, bukan kepada orang-orang yang tidak punya kewenangan," pungkasnya.
[fiq]
