Kepala desa harus memahami sistem pelaporan, sistem akuntabilitas dan cara menyusun rancangan anggaran dengan baik.
Demikian disampaikan legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, yang memanfaatkan masa reses DPR untuk menemui konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur beberapa saat lalu. Anggota Komisi XI DPR itu berdialog dengan ratusan warga di kantor bupati Probolinggo guna mendiskusikan persoalan dana desa.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar workshop bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes. Ada 325 kepala desa, lima lurah, dan 24 camat se-Kabupaten Probolinggo yang menghadiri workshop itu.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/8).
Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi punya komitmen tinggi dan konsisten dalam menerapkan UU 6/2014 tentang Desa. Buktinya, jumlah alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.
Misbakhun lantas memerinci peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Pada 2015, alokasi dana desa mencapai Rp 20,7 triliun. Jumlahnya lantas naik pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun.
"Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dan tahun 2018 lebih kurang Rp 61 triliun," sambungnya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu pun berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama bagi daerah pemilihannya di Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.
Misbakhun juga mengaku sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
[ian]
