Kabinet Kerja sudah tidak berkutik menghadapi Amerika serikat (AS). Pemerintah memastikan mengiÂkuti rekomendasi World Trade Organization (WTO) untuk membuka lebar impor produk pertanian asal negeri Paman Sam tersebut.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemerintah akan membuÂka keran impor sejumlah produk pertanian dan peternakan asal AS untuk menjawab ancaman sanksi WTO sebesar 350 juta dolar AS Rp 5,04 triliun.
"Itu kami lakukan untuk menunjukkan komitmen Indonesia mengubah sejumlah peraturan yang membatasi masuknya baÂrang dari AS dan Selandia Baru. Tidak ada pilihan, sebab kita adalah anggota WTO," ungkap Enggar di Jakarta, kemarin.
Enggar menyebutkan, keran impor yang akan dibuka antara lain kedeÂlai, kapas dan daging sapi. Menurutnya, impor ketiga produk itu tidak merugikan Indonesia karena memang dibutuhkan.
Dia menjelaskan, kedelai AS disukai pengrajin tahu dan tempe di dalam negeri. Mereka protes bila kedelai didatangi dari luar AS. Saat ini, Negeri Paman Sam suÂdah memasok 98,3 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri.
Untuk produk daging, lanjut Enggar, baik untuk mengurangi ketergantungan impor daging sapi dari Australia. Hal itu bisa menekan harga daging di pasar.
"Kita jangan bergantung pada satu negara. Contohnya, saat kita buka dari SpaÂnyol, Brasil dan India. Saat harga naik langsung turun. Jadi jangan pernah berÂgantung pada satu negara," imbuhnya.
Enggar menampik dibukanya keran impor produk pertanian dan peÂternakan dari AS, akan berÂpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia.
"Kami tetap meyakini, neÂraca perdagangan Indonesia tetap surplus," tegasnya.
Enggar menambahkan, sebenarnya Indonesia dan AS sudah melakukan kesepakatan berupaya meningkatkan nilai perdagangan mencapai 50 miliar dolar AS dari sekarang hanya 28 miliar dolar AS. Namun, AS sepertinya AS inginkan bukti nyata. Karena, mereka melihat aturan Indonesia bertentangan dengan WTO. Makanya AS mengajukan permohonan sanksi ke WTO.
"Solusinya kami akan membuka akses pasar kepada mereka. Sebab perdagangan kita kan surplus dengan Amerika," paparnya.
Seperti diketahui, AS mengajukan permohonan ke WTO agar memberikan sanksi ke Indonesia. Karena, Indonesia dianggap tidak melaksanakan rekomendasi WTO untuk merevisi aturan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati para anggota orÂganisasi perdagangan dunia tersebut sampai dengan batas waktu yang diberikan 22 Juli 2018.
Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu, Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk sejumlah produk pertanian dan peterÂnakan asal AS dan Selandia Baru.
Beberapa produk impor tersebut, yaitu apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Kedua negara tersebut memperkarakan regulasi tersebut ke WTO karena dinilai merugikan mereka. Hasilnya, IndoÂnesia dinyatakan kalah. Pemerintah sempat banding tetapi tetap kalah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pihaknya akan mengirimkan tim ke AS untuk mengetahui pada bagian mana tidak sepakat dengan kebijakan IndoneÂsia. Karena, pemerintah sudah merevisi aturan. "KaÂlau sudah begini, bagusnya kirim tim agar jelas," ungÂkap Darmin.
Darmin menyatakan, siap merevisi aturan sepanjang masuk akal. ***
