Berita

Febri Diansyah/Net

Hukum

Wabendum PPP Keseret Kasus Korupsi Amin Santono

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 | 01:53 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penyidik KPK memeriksa Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Suhartono terkait kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018 yang melibatkan tersangka Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Amin Santono.

Diduga Puji ikut terima aliran dana dari kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Sebab beberapa waktu lalu, KPK mengeledah rumah Puji di Tangerang Selatan. Dalam pengeledahan itu KPK mengamankan uang sejumlah Rp1,4 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan pemeriksaan Puji untuk menggali uang yang ditemukan penyidik saat pengeledahan.


Selain itu penyidik juga memerlukan keterangan Puji soal para tersangka dalam kasus tersebut.

"Penyidik perlu pengetahuan saksi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka YP [Yaya Purnomo] ataupun tersangka yang lain dalam kasus ini," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/8).

Puji salah satu saksi yang kehadirannya selama ini cukup dinantikan yaitu Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Suhartono akhirnya penuhi panggilan KPK setelah sebelumnya dikonfirmasi meminta izin untuk tidak hadir atas alasan adanya anggota keluarganya yang sakit.

"Saksi Puji Suhartono akhirnya penuhi panggilan KPK hari ini. Pemeriksaan hari ini terhadap yang bersangkutan merupakan penjadwalan ulang dari tanggal 6 Agustus 2018 kemarin," ujar Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).

Puji Suhartono diperiksa sebagai saksi Amin Santono. Sebelumnya Puji tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan adanya anggota keluarganya yang sakit.

Diketahui kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Mei 2018. Atas perkara ini, penyidik menetapkan empat orang tersangka.

Mereka yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka kamaluddin (swasta-perantara), Yaya Purnomo (Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu), dan Ahmad Ghiast (swasta).  [nes] 



Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya