Berita

Foto/RMOL

Politik

KPU Didesak Coret Bacaleg Mantan Napi Pelecehan Seksual

RABU, 08 AGUSTUS 2018 | 19:26 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu segera mencoret seorang bakal calon anggota legislatif asal Kota Kupang. Yang mana, bakal caleg itu diketahui merupakan mantan narapidana kasus pelecehan seksual terhadap anak.

"KPU dan Bawaslu mesti coret bacaleg asal Kota Kupang eks napi pelaku pelecehan seksual anak tersebut dan dikembalikan saja kepada partai politiknya," ujar Ketua KPAI Susanto dalam jumpa pers bertema 'Hormati Korban Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Bersihkan Bakal Calon Legislatif Eks Napi Pelaku Kejahatan Seksual Anak' di kantornya, Jalan Teuku Umar, Rabu (8/8).  

KPAI mengaku mendapat informasi adanya bakal caleg mantan narapidana kasus kejahatan seksual anak menjelang penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Bakal caleg dimaksud berinisial HK.


HK merupakan mantan narapidana kasus pelecehan seksual anak berusia 15 tahun pada 1991 lalu. Akan tetapi, KPU Kota Kupang menganggap HK memenuhi syarat bakal caleg berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kupang Nomor 2300 tertanggal 27 Juli 2018.

Surat itu tidak menyatakan HK pernah tersangkut kasus kejahatan seksual terhadap anak. Karenanya, KPU Kota Kupang tidak berani menyatakan HK sebagai mantan narapidana kasus tersebut.

Meski demikian, KPAI berharap, melalui PKPU 20/2018 pasal 7 ayat 1 terkait bacaleg yang baru saja diterbitkan KPU dapat menjadi modal kuat bagi KPU Kota Kupang untuk dapat mengabulkan permohonannya.

Menurut Susanto, langkah tersebut diperlukan bukan hanya untuk penegakan regulasi KPU melainkan juga demi keadilan para korban.

"Upaya ini penting dilakukan di samping penegakan regulasi yang dimiliki KPU. Dan juga memberikan penambahan keadilan dan pemulihan cepat korban pelecehan seksual bagi anak yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis," jelasnya. [wah]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya