Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal Purn Dr Moeldoko menegaskan kembali bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak melakukan politik praktis.
Politik HKTI, tegas Moeldoko, adalah politik membangun kedaulatan pangan Indonesia.
"Perjuangan HKTI adalah memakmurkan petani dan membangun kedaulatan pangan," terang Moeldoko saat melantik Dewan Pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat pimpinan Edy Suyanto, di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat.
Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Pj Gubernur Kalbar Doddy Riadmadji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Gubernut Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Mantan Panglima TNI yang kini digelari sebagai Panglima Tani menyatakan, HKTI hadir sebagai solusi bagi petani dan pertanian Indonesia.
Moeldoko menjadikan HKTI sebagai "bridging instution" yang menjembatani petani dengan pemerintah, pasar, industri, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
HKTI juga menjadi mitra strategis yang positif pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam membangun pertanian dan memakmurkan petani.
Moeldoko menjadi Ketua Umum HKTI sejak tanggal 10 April 2017. Pengurus DPN HKTI Periode 2017-2020 yang dipimpinnya sudah mendapat pengakuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000056.AH.01.08 tahun 2018.
"HKTI yang saya pimpin adalah satu-satunya HKTI yang legal, sehingga saudara-saudara jangan pernah ragu untuk berkarya dan bekerja membangun pertanian dan pertanian Indonesia," tegas Moeldoko melalui siaran pers HKTI yang diterima redaksi.
Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan RI memaparkan ada lima permasalahan pertanian, yaitu persoalan tanah, permodalan, teknologi, manajerial, pasca panen.
Dalam teknologi, Ketum HKTI antara lain sudah mengembangkan bibit padi M-70-D, M-400, dan produk tebaru adalah kentang rata2 dengan hasil produksi 25 ton per ton.
[wid]
