Berita

Politik

Demokrat: Jokowi Layak Dimakzulkan

MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 | 08:17 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Presiden Jokowi layak dimakzulkan (impeach) karena pernyataaan bernada provokasi menjurus ajakan perang sipil di hadapan pendukungnya.

Demikan disampaikan oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief

"Perintah Presiden kepada pendukungnya untuk melakukan tindakan berbahaya yang mengarah pada perang sipil ini masuk kategori pwrbuatan tercela dan layak di-impeach,"  dalam akun Twitter @AndiArief_.


Andi Arief pun menganggap Jokowi telah memberi saran untuk perang sipil kepada pendukungnya.

Ia pun menjelaskan, perang sipil yang dimaksudny adalah kalimat kelahi yang dikeluarkan Jokowi itu akan membuat pihak-pihak yang bukan relawan mempersiapkan segala sesuatu atas ancaman kekerasan serius seorang presiden lewat pendukungnya.

“Kalau sampai ada satu saja korban jatuh karena kekerasan atas perintah Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin akan ada reaksi balik yang membahayakan hubungan antar warga negara,” tutup Andi Arief.
 

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya