Tantangan Pengusaha Bakal Semakin Berat

Tantangan pengusaha tahun ini dan tahun depan akan semakin berat. Sebab, pengusaha harus menghadapi pelemahan rupiah dan tahun politik.

Kepala Eksekutif Penga­was Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengamini pernyataan Airlang­ga. Menurutnya, mau tidak mau, dinamika politik pemilu akan berimbas pada ekonomi. Hanya saja yang perlu diperhatikan semua pihak agar dinamika itu memberikan dampak positif.

Karena itu, Hoesen mengajak seluruh pelaku pasar memaksi­malkan pertumbuhan ekonomi. Dengan sentimen tersebut, pasar akan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi.

"Pada 2018-2019 ini merupa­kan tahun politik. Tahun depan kita masih menghadapi pilpres dan pileg. Kita tahu di mana dinamika politik memengar­uhi seluruh elemen, termasuk ekonomi," katanya di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani merasakan, kondisi politik saat ini masih lebih adem ketimbang pemilihan gubernur DKI tahun lalu. Meski begitu, sektor ekonomi masih berada da­lam tren negatif lantaran dampak perekonomian global.

"Tantangan kita tahun ini dan tahun depan akan semakin berat," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus We­lirang mengaku, sebagai emiten di bursa harus optimistis meng­hadapi semua tantangan, salah satunya adalah tahun politik. "Setiap tantangan yang ada kita juga harus mencari kesempatan yang ada," ujarnya.

Menteri Perindustrian Air­langga Hartarto optimistis, tahun politik tidak akan mengganggu pertumbuhan industri. Sebab, pemerintah terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Salah satu tantangan di tahun politik adalah tentang pengua­tan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya," ujarnya.

Menperin menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekono­mian Indonesia saat ini. Pertama adalah dari sisi politik, di mana akan diselenggarakan pemilu dan pilpres. "Kelancaran pe­nyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia," tegasnya.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut dia, Presiden Jokowi telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. "Bapak Presiden sudah mengin­gatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan," imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para industri dan emiten menjaga kinerjanya supa­ya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia.

UMKM Diuntungkan

Pengamat Ekonomi dari Insti­tute for Development of Econom­ics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menye­butkan, di tahun politik, usaha yang mengalami peningkatan adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini, dipicu dari kebutuhan barang-barang pemilu yang mayoritas dibuat pengusaha UMKM.

Namun, kondisi itu berband­ing terbalik pada pengusaha skala menengah hingga besar. Para pelaku usaha akan memper­timbangkan soal regulasi yang akan berlaku. Biasanya, peruba­han rezim yang berkuasa juga akan mempengaruhi regulasi.

"Andaikata rezimnya berubah, pasti akan sensitif pada bisnis yang mereka geluti. Dan mereka juga bisnisnya jangka panjang. Mereka pastinya masih akan wait and see. Jadi lihat-lihat dulu deh siapa yang bakal jadi ini. Baru mereka akan investasi kalau mereka yakin jagoannya menang dan bisa memberikan kepastian investasi," bebernya.

Solusi itu, sebenarnya ada di pemerintahan. Harus ada jaminan kepastian regulasi. Sehingga, jika rezim berubah tidak berpengaruh pada dunia usaha. "Jadi problem kita yang membuat daya saing kita rendah itu salah satunya adalah, ketidak­pastian regulasi. Beda rezim beda lagi regulasinya dirubah-rubah. Sehingga bingung pengu­saha itu," ujarnya. ***