Ekonomi Indonesia saat ini berada pada titik rawan. Salah satu buktinya nilai tukar rupiah terus terdepresiasi terhadap mata uang asing.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan dalam diskusi bertajuk "Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/7).
Depresiasi rupiah, sebut dia, berdampak nyata terhadap ekonomi dalam negeri di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi.
Depresiasi rupiah, sebut dia, berdampak nyata terhadap ekonomi dalam negeri di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi.
"Sektor riil akan tersentuh. Harga akan semakin tinggi. Dampaknya daya beli masyarakat akan semakin melemah, pembiayaan utang akan semakin tinggi," katanya.
Jika kondisi ini dibiarkan, kata dia, akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Masalah serius itu katanya tak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat luas.
Makanya, kata dia, pemerintah harus mengambil langkah antisipatif. Konkretnya adalah memanfaatkan depresiasi rupiah dengan memperkuat ekspor barang dari dalam negeri.
"Depresiasi rupiah dapat meningkatkan ekspor. Pemerintah harus mempermudah. Salah satu yang harusnya bahagia adalah sektor perikanan. Sekarang tidak ada yang bisa diekspor, semua dilarang," tegasnya.
Langkah lain adalah pemerintah tak boleh sekalipun untuk mencabut subsidi bagi masyarakat kecil. Baik itu subsidi benih dan pupuk untuk petani, ataupun lainnya. Hal itu kata dia untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tak semakin menurun.
"Jangan sebaliknya PLN naik, listrik naik. Ini akan menambah depresi ekonomi," imbuhnya.
Lebih lanjut ujar Daniel, depresiasi nilai tukar rupiah ini akan semakin buruk kalau bangsa ini tak meningkatkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
"Ke depan harus kita perkuat, bukan perlemah. Yang paling penting mewujudkan kemandirian ekonomi dalam negeri, bukan justru tergantung pihak asing. Ada beberapa hal, sektor pangan, sembako. Hal-hal penting buat masyarakat. Kenapa telor naik? Karena pakan semuanya impor, beras jagung impor," sesalnya.
Perlu diketahui, PKB merupakan salah satu partai koalisi pendukung pemerintah. Makanya, Daniel memastikan kalau partainya ingin mendorong hilirisasi petani dengan cara meningkatkan daya beli para petani itu sendiri.
"Sehingga ke depan petani tidak lagi jual gabah, tapi beras langsung kepada konsumen. Program ini sederhana dan saya sudah melakukan percontohan di Sambas dan berhasil. Pemerintah harus memastikan Gapoktan punya gudang, penggilingan, dan kemasan. Pemerintah fasilitasi di perbankan. Untuk pengusaha menengah ke atas pemerintah gak usah mikirin, bisa mandiri tapi jangan dipersulit," demikian Daniel yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini.
