Tanggapi Jabatan Baru Ngabalin, Gerindra: Komisaris Bukan Jabatan Politik

Jabatan direksi ataupun komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah jatah bagi-bagi jabatan politik.

Demikian ditegaskan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyikapi pengangkatan Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).

"Jabatan di komisaris apalagi di direksi bukan jabatan politik, bukan jabatan publik. Tapi jabatan orang-orang yang profesional," ujar Riza di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7).

Riza menyebut, pemerintah harus bisa memahamai bahwa BUMN saat ini tengah dirundung banyak masalah. Sehingga, perlu orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi strategis.

"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif meningkatkan produktifitas. Nah di tengah masalah kita juga masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik," jelasnya.

Alih-alih mendapatkan keuntungan, kata Riza, jika salah menempatkan orang justru yang akan terjadi adalah BUMN akan semakin merosot dan hancur.

"Kalau ini yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, sodara, kerabat, kroni dan sebagainya, yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," tukasnya. [fiq]