. Pada 21 sampai 28 Juli ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan perundingan perdagangan.
Sebelum berangkat, Mendag mendapat pesan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, jangan mau berunding jika AS menggunakan isu divestasi saham Freeport untuk menekan kita.
Perundingan antara Indonesia dilakukan menyusul perang dagang antara China-AS. Perundingan itu akan digunakan Indonesia untuk mempertahankan keistimewaan penerima Generalized System of Preferences (GSP).
Salah satu agenda yang akan dibahas Mendag adalah kenaikan tarif impor besi baja dan aluminium ke AS. Di perundingan itu, Mendag akan bertemu Perwakilan Perdagangan AS atau United State Trade Representative (USTR).
Bambang setuju dengan perundingan ini. Untuk mencegah perang dagang Indonesia dengan AS, kedua negara memang perlu berunding. Namun, dia tidak ingin di perundingan tersebut AS mampu menekan Indonesia dengan menggunakan isu divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, yang saat ini sedang berjalan.
"Hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak jika AS menjadikan faktor Freeport untuk menekan Indonesia," tegas politisi yang akrab disapa Bamsoet itu.
Bamsoet merasa perlu mengingatkan hal ini. Sebab, AS tiba-tiba mengultimatum ancaman perang dagang dengan Indonesia ketika proses negosiasi divestasi 51 persen saham Freeport sudah mendekati tahap final, atau saat Pemerintah Indonesia sudah berhasil memenangkan negosiasi dengan Freeport McMoran selaku induk Freeport Indonesia.
"Tidak mudah memenangkan negosiasi ini. Sebab, Freeport McMoran selalu bersikeras mempertahankan posisi mayoritas pemilikannya di PT Freeport Indonesia. Butuh waktu tiga setengah tahun untuk memenangkan negosiasi ini, bahkan diwarnai dengan beberapa tekanan dari AS," terang politisi Partai Golkar itu.
Kemenangan Pemerintah Indonesia dalam negosiasi divestasi saham Freeport ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dengan Freeport McMoran. Penandatanganan HoA itu membuka jalan bagi Indonesia mengakuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia.
Agar kemenangan tersebut tidak menjadi sia-sia, Mendag tidak boleh ikut alur pihak AS kalau mereka membawa-bawa Freeport. "Juru runding Indonesia harus memrioritaskan kepentingan nasional . Para juru runding harus mampu menolak jika AS menggunakan isu divestasi saham FI sebagai faktor penekan," wanti-wantinya.
Keberhasilan Indonesia mendorong Freeport McMoran melepaskan posisi mayoritasnya di Freeport Indonesia sudah diumumkan Pemerintah ke masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi keberhasilan itu. "Maka, apapun alasannya, Indonesia tidak boleh mundur setapak pun dari posisi HoA antara PT Inalum dengan Freeport McMoran yang ditandatangani pekan lalu," tandasnya.
[rus]
