Kaukus Parlemen Papua: Divestasi Freeport Bukti Jokowi Sayang Kami

Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert Kardinal mengaku senang dengan kemajuan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Dia berharap setelah divestasi, Freeport bisa memberi berkontribusi pada masyarakat Papua. Sebab baginya, masalah di Freeport selama ini bukan sekadar divestasi saham. Tapi, lebih pada bagaimana Freeport bisa berkontribusi besar membangun sumber daya manusia di sana.

“Kita perlu apresiasi tekad Pak Jokowi merampungkan kesepakatan divestasi saham Freeport. Bila perlu, sesegera mungkin. Supaya hak-hak yang sudah diberikan kepada Pemda dan masyarakat Papua bisa segera terealisasi dan bermanfaat, khususnya bagi tujuh suku pedalaman yang ada di sekitar Freeport,” kata Bednahara Fraksi Golkar itu, Senin (17/6).

Robert juga berharap divestasi tersebut menjadi berkah dengan dapat mengantarkan orang Papua asli menduduki posisi puncak di Freeport.

Dia memastikan, orang Papua mampu memikul amanat di posisi Presiden Direktur Freeport Indonesia. Dia juga pede, Presiden Jokowi pasti merestuinya.

“Sebab, Freeport ini sudah 51 tahun di Papua. Orang Papua sudah tahu betul dengan kondisi Freeport. Orang Papua sudah siap memimpin perusahaan besar yang ada di tanah mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Robert merasa yakin bahwa divestasi saham Freeport yang dilakukan pemerintah bukan sekadar pencitraan. Tapi karena Jokowi memang menyayangi warga Papua. Setidaknya hal itu dibuktikan dengan dengan jor-jorannya pembangunan infrastruktur di Papua.

“Saya sangat yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi menyayangi masyarakat Papua. Selama ini beliau betul-betul konsen, berpihak, dan menyayangi orang Papua. Sekarang, rasa sayang itu tinggal dibarengi hadiah bagi masyarakat Papua untuk posisi puncak di Freeport,” tukasnya.

Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia lewat Kesepakatan awal berupa Head of Agreement (HoA). Sementara hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia. [ian]