Percepatan Satu Peta Solusi Konflik Tata Ruang

Informasi Geospasial Tematik (IGT) menjadi landasan perizinan lahan, landasan program pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan memanfaatkan lahan lainnya yang berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000.

"Penetapan Perpres 9/2016 tersebut sebagai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang," ujar Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, Lien Rosalina dalam diskusi ‘Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta’ Badan Informasi Geospasial (BIG), Kemenko Perekonomian di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/7).

Menurut Lien, kebijakan Satu Peta mendorong penggunaan informasi geospasial. Salah satu tujuannya, untuk pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.

Berdasarkan Perpres 9/2016 turut memiliki lampiran rencana aksi yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Kebijakan Satu Peta mengacu pada satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal," tuturnya.

Adapun kegiatan inti dari Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Skala 1:50.000 memiliki empat tahap.

Pertama, melakukan kompilasi atas IGT yang telah tersedia saat ini dari seluruh level kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Kedua, pengintegrasian IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT atas Informasi Geospasial Dasar (IGD) menjadi satu referensi dan satu standar. Ketiga, perwujudan IG yang belum tersedia, serta sinkronisasi dan penyelarasan dengan antar IGT.

Serta, penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT untuk bermuara pada satu basis data dalam satu geoportal.

Selain Lien, hadir juga Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian Dodi Slamet Riyadi. [ian]