Berita

Foto/Ist

Politik

Soal Pilpres, Andi Mallarangeng: Sabar, Tunggu Keputusan Majelis Tinggi

SABTU, 14 JULI 2018 | 22:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya membuka ruang bagi setiap kader untuk memiliki pandangan politik soal Pilpres 2019. Yang pasti hingga saat ini Demokrat belum memutuskan sikap.

"Dukung capres si A atau si B boleh saja, itu namanya aspirasi pribadi," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di sela nonton bareng semifinal Piala Dunia di cafe Mandailing di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7) malam.

Andi mengatakan partainya mendengarkan dan mempertimbangan matang seluruh aspirasi. Namun dia mengingatkan setiap kader pada akhirnya harus memiliki sikap yang sama dengan apa yang diputuskan oleh majelis tinggi.


"Harus patuh. Jangan karena majelis tinggi memutuskan berbeda dengan dukungan pribadi lantas keluar dari partai. Apa jadinya kalau seperti itu," katanya.

Di Demokrat, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, berbeda pendapat bukan masalah. Hanya saja semua pndangan politik pribadi kader harus lebih dulu disampaikan di dalam forum internal partai. Bukan diumbar secara umum.

"Ini kan partai politik, ada aturannya. Sabarlah, tunggu keputusan majelis tinggi partai. Tidak bisa berpandangan sendiri-sendiri," tukas dia.

Pernyataan sebagian elit DPP Partai Demokrat yang mendukung Jokowi dua periode jadi sorotan. Pernyataan tersebut antara lain dilontarkan anggota majelis tinggi Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Dia beralasan Jokowi perlu memimpin dua periode untuk menuntaskan pembangunan insfrastruktur yang sudah berjalan selama ini.

Politisi Demokrat lainnya yang menyatakan hal serupa adalah HM Darmizal. Di DPP Demokrat dia saat ini menjabat wakil ketua komisi pengawas. Setelah mendirikan organisasi Relawan Jokowi (Rejo), Darmizal menyatakan mundur dari Partai Demokrat. [fiq]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya