Perekonomian nasional babak belur. Berbagai indikator memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah menghadapi risiko pasar. Rupiah melemah signifikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulan lalu berada pada kisaran 6.000, sementara saat ini drop pada kisaran 5.000.
Gubernur Bank Indonesia baru-baru ini juga dikatakan meminta perbankan agar tidak ikut main di pasar nilai tukar uang, yang memperlihatkan ketakutan dan ketidakmampuan menghadapi dampak berupa pelemahan nilai tukar yang terus terjadi.
Begitu antara lain disampaikan ekonom Ichsanuddin Noersy ketika berbicara dalam halal bihalal Whatsapp Group Peduli Negara-1 yang diselenggarakan Hotel Ibis, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).
Menurutnya, pemerintah telah melakukan manipulasi akutansi makro untuk menutupi ketidakmampuan mengendalikan situasi ekonomi yang memburuk. Salah satunya dengan cara memindahkan defisit kepada laporan keuangan BUMN. Sehingga, di mata publik yang mengalami kerugiaan adalah BUMN.
“Padahal, BUMN yang negara ini juga,†ujarnya.
Halal bihalal itu dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan anggota WAG PN-1. Beberapa di antara mereka adalah tokoh nasional.
Menurut Ichsanuddin Noorsy, cara paling mudah untuk mengukur apakah pemerintahan Joko Widodo memiliki kemampuan di bidang ekonomi sebetulnya cukup mudah, yakni dengan menguji semua indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dituangkan dalam Perppres 2/2015.
“Indikator-indikator pembangunan itu tidak tercapai. Ini sudah ditulis oleh Djoko Edhy. Saya tidak akan bahas lagi,†ujar Ichsanuddin Noorsy.
Hal lain yang disampaikannya soal pertarungan antara dua jenis modal dalam lanskap politik mutakhir Indonesia. Di tengah sistem politik liberal saat ini, sebutnya, hanya ada dua jenis modal yang bertarung. Pertama, modal finansial, dan kedua adalah modal sosial.
Ketiadaan modal finansial bukan berarti jalan buntu, katanya lagi.
Dia menambahkan, kalau nanti Jokowi tetap dinyatakan keluar sebagai pemenang Pilpres 2019, maka hal yang lebih buruk akan menimpa negara Indonesia.
“Social distrust akan meningkat, lalu berubah menjadi social disorder dan akhirnya menjadi social disobedience,†demikian Ichsanuddin Noorsy.
[dem]
