. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) menerapkan sistem registrasi online di situs resmi www.partaigaruda.org. Sistem yang memfasilitasi sekaligus database bakal calon anggota (baceleg) legislatif itu diyakini lebih baik dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik KPU RI.
"Justru sistem kami ini nanti akan mempermudah Silon KPU. Semua data sudah diinput, nanti tinggal migrasi ke Silon KPU. Bahkan data kami lebih lengkap dari Silon KPU," klaim Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (13/7).
Melalui sistem tersebut, terang Ridha, setiap Ketua DPD atau DPC partai Garuda dapat memonitoring jumlah bacaleg yang sudah mengunggah data mereka. Termasuk data pendukung yang valid. Lengkap dengan foto diri, KTP, alamat, nomor hape, email hingga akun media sosial yang bersangkutan.
Selain itu, pihaknya juga siapkan fitur tim pemenangan, kebutuhan kampenye, hingga GeoTag lokasi banner atau baliho yang sudah dipasang. "Nanti ketahuan, benar sudah pasang baliho atau belum," tuturnya.
Lalu, bagaimana jika ada yang menaipulasi data dari pihak pendukung bacaleg terkait?
Menurutnya hal itu sudah diantisipasi oleh masing-masing bacaleg. Mengingat, pendukung yang telah menyerahkan KTP tentu sudah disurvei dan menyerahkan data valid, termasuk KTP dan identitas asli lainnya.
"Silakan aja (manipulasi data). Tapi kan mereka (bacaleg) kerja untuk kepentingan sendiri, Jadi kalau ada yang manipulasi, mereka rugi sendiri," imbaunya.
Pihak Garuda juga melibatkan 80 mahasiswa untuk mengawal 80 daerah pemilihan (dapil) bacaleg. Termasuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat yang ingin mengunggah data sebagai bacaleg.
Keterlibatan mahasiswa, terang Ridha, memang sesuai dengan filosofi Partai Garuda yang memprioritaskan generasi muda untuk mengawal gerakan perubahan.
"Kalau mahasiswa kan biasanya jujur. Ada kendala atau tidak pasti dikasih tahu. Coba kalau orang dewasa, pasti selalu bilang baik-baik saja, padahal ada masalah," jelasnya.
Partai Garuda di DPP, lanjut Ridha, tidak akan meninggalkan dapil-dapilnya, selama mereka bekerja. DPP akan memberikan kewenangan kepada DPD dan DPC terkait urusan caleg, selama sesuai aturan KPU dan visi misi partai yang dideklarasikan pada 16 April 2015 itu.
"Ini partai yang lebih dekat dengan teknologi. Sudah enggak zaman dangdut pinggir jalan, kumpul-kumpul, tapi enggak milih," pungkasnya.
[rus]
