Berita

Effendi Simbolon/Net

Politik

PDIP: Sistem Suara Terbanyak Bukan Ciri Demokrasi Indonesia

JUMAT, 13 JULI 2018 | 22:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sistem demokrasi dengan suara terbanyak bukan menjadi ciri demokrasi Indonesia. Ciri seperti itu lebih dekat dengan prinsip demokrasi liberal.

Politisi PDIP Effendi Simbolon menilai demokrasi dengan suara terbanyak hanya untuk orang yang berduit.

Menurutnya yang diinginkan masyarakat buka demokrasi banyak-banyakan suara tetapi demokrasi musyawarah.


"Kita ingin demokrasi yang berciri Indonesia, kalau sistem dengan suara terbanyak, ya mohon maaf itu cuma buat orang yang punya uang saja," kata Effendi di UP2U Cafe, hotel Ibis, Cikini, Jakarta, Jumat (13/7).

Dia menegaskan dengan adanya saksi yang harus dibayar dan kampanye yang memerlukan biaya maka hanya kalangan berduitlah yang bisa maju dan berkampanye di pemilihan.

"Ada yang bilang, bisa nggak punya uang maju, ya coba saja, kirim doa saja yang banyak," selorohnya.

Menurut Effendi sistem nomor urut seperti pada Pemilu 1999 dan 2004 lebih demokratis dibanding banyak-banyakan suara.

"Itu saya kira lebih berciri Indonesia, caleg terpilih tidak bisa melawan keputusan partai. Kalau sekarang mentang-mentang dipilih dengan suara terbanyak bisa," pungkasnya. [nes]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya