Jokowi cukup satu periode! Manifesto politik inilah yang melandasi relawan/aktifis pro demokrasi menggelar Konferensi Nasional Satu Periode pada 3-4 Agustus mendatang.
"Kegiatan akan dihadiri peserta 1100 orang dari 34 provinsi," kata Ketua Panitia Konferensi Sangap Surbakti kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/7).
Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode menyerukan Jokowi cukup satu periode. Terbukti program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi sebagai presiden tidak dapat direalisasikan.
Rezim Jokowi sebut dia justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri, yang nilainya terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir.
Di lain hal Pemerintah Jokowi mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Padahal jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar.
Akibatnya ketika ada penguatan dolar AS terhadap rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal.
Pemerintah juga mengobral murah BUMN, dan membuka kran yang luas bagi TKA khususnya TKA dari China. Visi-Misi Nawacita pemerintahan Jokowi melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, terbukti hanya jargon. Demokrasi berlaku surut dengan dikeluarkannnya Perppu Ormas dan UU Anti Terorisme.
Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi-JK terus berlanjut. Indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif. Rezim Jokowi-JK juga mengingkari janji mengungkap kasus korupsi besar seperti BLBI yang pengungkapannya dibatasi hanya pada kaum kroco.
Begitu juga dengan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu tak satupun yang diungkap. Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98 ataupun pembunuhan Munir, pelaku penyirman air keras terhadap Novel Baswedan saja diabaikan.
"Ini sangat mencedrai akal sehat kita. Baik langsung ataupun tak langsung, sadar atau tidak sadar, rejim Jokowi telah melucuti kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya Indonesia, sehingga bangsa ini terpuruk seperti saat ini," katanya.
"Rakyat Indoensia harus sadar, jika kebijakan ekonomi dan politik saat ini tidak segera ditata ulang dan disesuaikan dengan semangat reformasi 1998, maka perlawanan rakyat akan kembali menggelora serta tsunami politik baru akan hadir kembali. Oleh karena itu kami menyerukan: Jokowi cukup satu periode. Ganti haluan ekonomi sekarang juga, tinggalkan neoliberalisme, kembali ke Pasal 33 UUD 1945," katanya.
[dem]
