Berita

Nusantara

Pimpinan DPR: Aspirasi Aksi 67 Harus Didengarkan

JUMAT, 06 JULI 2018 | 13:11 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta penegak hukum untuk dapat memberikan pengamanan kepada massa Aksi 67 yang dilaksanakan di sejumlah titik di Jakarta, Jumat (6/7).

"Bila demonstrasi tersebut dilaksanakan melalui prosedur yang baku maka tentunya boleh saja dilaksanakan dan wajib mendapatkan pengamanan dari penegak hukum," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7).

Pimpinan dewan dari Fraksi Demokrat ini mengatakan bahwa aksi demonstrasi adalah hak setiap orang sebagai warga negara yaitu menyuarakan aspirasi.


"Semua aspirasi dari masyarakat merupakan suatu bahasan yang harus dibahas oleh pemerintah dan seluruh instansi yang terkait misalnya dengan DPR dan yang lainnya. Sehingga tidak ada hak bagi siapapun untuk menghentikan aksi tersebut," pungkas Agus.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemendagri dan Bareskrim Polri. Mereka menolak penunjukan Komjen Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, serta memprotes SP3 kasus puisi kontroversi Sukmawati Soekarnoputri.

Aksi demonstrasi dengan mengusung tema "aksi 67 tegakkan keadilan" didahului dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian long march menuju kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, dilanjutkan ke Bareskrim Polri yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. [rus]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya