Berita

Foto/Net

Nusantara

DPRD NTB Dukung Pengusutan Kasus Bawang Putih Sembalun

JUMAT, 06 JULI 2018 | 02:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017 yang terjadi di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB diusut.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Sakduddin menilai bahwa setiap dugaan yang memiliki indikasi kerugian rakyat harus diusut sampai tuntas.

"DPRD tentu mendukung upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang sedang berupaya mengumpulkan data dan keterangan (pulbaket) terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangan pada proses pendistribusiannya," jelas Sakduddin dalam keterangan tertulis, Kamis (5/7).


Sejurus dengan itu, DPRD NTB juga akan mendalami kasus ini dengan menilik kembali proses distribusi dan indikasi terjadinya pemotongan jatah kepada kelompok tani.

"Kita rapatkan dulu di komisi, mungkin juga akan kita kroscek ke lapangan untuk melihat apa yang dipersoalkan," tegasnya.

Upaya pengumpulan data dan keterangan atas kasus ini telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB. Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyebut bahwa upaya itu telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu, dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur. Setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal itu dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT Pertani senilai Rp30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah. [nes]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya